Bawaslu Surabaya Pelajari Modus Pelanggaran Baru di Masa Non Tahapan Pemilu
Ketua Bawaslu Surabaya Novli Bernado Thyssen saat menyampaikan penguatan kelembagaan di masa non tahapan pemilu.--
SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya mengambil langkah proaktif dengan memperkuat kelembagaan di masa non tahapan Pemilu sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas kinerjanya, Senin 27 Oktober 2025.
Ketua Bawaslu Surabaya Novli Bernado Thyssen menyampaikan, penguatan kelembagaan ini bertujuan menegaskan eksistensi Bawaslu di tengah jeda tahapan pemilu sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas tersebut.

Mini Kidi--
“Kita ingin menyampaikan kepada masyarakat terkait eksistensi Bawaslu di tengah non tahapan, apa yang sedang dan akan dilakukan. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban publik sebagai lembaga pengawas pemilu,” kata Novli.
Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari konsolidasi demokrasi di Surabaya dengan melibatkan berbagai pihak, seperti perwakilan partai politik, lembaga swadaya masyarakat, praktisi hukum, penyelenggara adhoc pemilu, hingga badan eksekutif mahasiswa.
BACA JUGA:Kantor Bawaslu Jatim Disulap Jadi Markas Polsek Tegalsari
“Kita menyampaikan hasil-hasil yang sudah kita kerjakan bersama, terutama dalam satu tahun terakhir setelah pemilihan kepala daerah terakhir hingga menjelang tahapan berikutnya,” ujarnya.
Selain pertanggungjawaban publik, forum tersebut juga membahas strategi pengawasan pemilu ke depan. Menurut Novli, strategi pengawasan Bawaslu akan tetap berpedoman pada regulasi, namun perlu adaptif terhadap dinamika politik dan perubahan modus pelanggaran.
“Kita akan mempelajari kira-kira apa modus terbaru yang dipakai oleh peserta pemilu dalam menjalankan kampanye politiknya, dalam artian bentuk atau pola pelanggarannya seperti apa,” jelasnya.
Ia menegaskan, setiap periode pemilu berpotensi memunculkan jenis pelanggaran baru sehingga Bawaslu harus terus menyesuaikan strategi agar pengawasan berjalan efektif.
“Kita sebagai pengawas pemilu harus mengikuti tren terbaru itu agar strategi pengawasan yang kita lakukan tetap efektif,” tuntas Novli.
Sumber:



