Anggaran Pendidikan Kota Surabaya Naik Jadi 22 Persen dalam RAPBD 2027

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID – Pemkot Surabaya menaikkan alokasi anggaran pendidikan menjadi 22 persen dalam RAPBD 2027 dari 20 persen pada 2026, sebagai bagian dari fokus pembangunan pada pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM.

Hal itu disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi usai menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap RAPBD 2027 di Gedung DPRD Surabaya, Selasa 29 September 2026.

BACA JUGA:DPRD Surabaya Koreksi Anggaran Pendidikan, Minta Alihkan Belanja Tak Prioritas untuk Siswa Miskin

Eri mengapresiasi berbagai masukan, koreksi, dan saran yang disampaikan seluruh fraksi DPRD Surabaya.

Mini kidi--

Menurutnya, catatan tersebut menjadi landasan dalam pembahasan teknis yang berlanjut di tingkat komisi.

"Semua koreksi, saran, dan arahan dari fraksi akan kita jawab. Setelah diparipurnakan, nanti dibahas bersama di komisi-komisi untuk menentukan skala prioritas. Karena kalau semua ditampung sekaligus, anggarannya tentu tidak cukup," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya transparansi dan objektivitas dalam menentukan prioritas bantuan sosial maupun pembangunan sarana dan prasarana, seperti program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan perbaikan jalan.

“Begitu juga dengan penentuan penerima manfaat harus berbasis kebutuhan nyata masyarakat di lapangan, bukan berpatokan pada kepentingan tertentu,” tegasnya.

BACA JUGA:Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi, Justru Diperkuat Lewat Revitalisasi Sekolah

Sebagai bagian dari peningkatan kualitas SDM, Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 22 persen dalam RAPBD 2027. Angka tersebut meningkat dibandingkan alokasi 2026 yang tercatat 20 persen.

Sementara untuk sektor kesehatan, Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran hampir 20 persen. Eri menjelaskan, besarnya porsi anggaran pada kedua sektor tersebut terintegrasi dengan penanganan stunting, gizi buruk, serta pengentasan kemiskinan.

"Fokus prioritas kita tetap sama, penanganan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, Rutilahu dan pengurangan angka pengangguran terbuka. Kalau kemiskinan berkurang, otomatis pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya akan naik," jelasnya.

Terkait akurasi data kemiskinan dan penentuan penerima bantuan, Eri menegaskan pembenahan data desil terus dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara langsung di tingkat bawah. Langkah tersebut untuk menghindari ketidaktepatan sasaran bantuan yang dapat memicu polemik.

Sumber: