Purbaya Dicopot, Ekonom Unesa Soroti Sinyal Positif Pasar

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Ekonom Universitas Negeri SURABAYA (Unesa) Hendry Cahyono menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin 14 September 2026 merupakan langkah tepat bagi perekonomian Indonesia.

Pergantian Menteri Keuangan di tengah berbagai sorotan terhadap kondisi fiskal dinilai dapat menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan pasar sekaligus meredam keresahan pemerintah daerah.

Purbaya Yudhi Sadewa resmi dicopot dari jabatan Menteri Keuangan dalam perombakan Kabinet Merah Putih dan posisinya selanjutnya dipercayakan kepada Suahasil Nazara yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan.

Secara pendidikan, menurut Hendry, Suahasil dinilai sangat mumpuni karena menempuh pendidikan di bidang ilmu ekonomi hingga jenjang doktor atau PhD. Ia juga dikenal sebagai Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI).

Tak hanya memiliki latar belakang akademik, pengalaman Suahasil di lingkungan Kementerian Keuangan juga cukup panjang karena pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sejak 2016 sebelum kemudian dipercaya menduduki posisi Wakil Menteri Keuangan.

“Bagi saya pribadi, ini pilihan tepat yang harus segera diambil Presiden. Keriuhan soal fiskal, salah satunya isu dana bagi hasil pusat dan daerah, segera bisa diredam. Secara karier, Pak Suahasil di Kementerian Keuangan juga sangat berpengalaman,” kata Hendry saat dikonfirmasi langsung Memorandum, Senin 14 September 2026.

BACA JUGA:Prabowo Copot Purbaya, Suahasil Nazara Naik Jadi Menteri Keuangan

Mini kidi--

Menurut dia, respons awal pasar juga menunjukkan sinyal positif karena sejumlah saham perbankan besar seperti BCA, BNI, Bank Mandiri, dan BRI disebut langsung mengalami kenaikan.

Hendry menilai pergantian tersebut berpotensi menjadi jawaban atas keresahan sejumlah daerah terhadap kebijakan transfer dari pemerintah pusat ke daerah.

Meski demikian, ia mengakui pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden dan Presiden tentu memiliki pertimbangan tersendiri dalam mengambil keputusan tersebut.

“Beliau yang tahu pastinya. Tapi mudah-mudahan ini juga menjadi bagian dari respons Presiden atas keresahan daerah kepada pemerintah pusat, terutama terkait transfer ke daerah,” ujarnya.

Selain persoalan hubungan fiskal pusat dan daerah, Hendry juga menyoroti pentingnya membangun komunikasi yang mampu menjaga kepercayaan pelaku pasar. Ia menilai pernyataan pejabat terkait kebijakan ekonomi harus disampaikan secara hati-hati agar tidak memicu ketidakpastian.

“Gaya komunikasi yang menimbulkan kegaduhan di pasar tentu harus menjadi perhatian. Pernyataan soal ekonomi harus bisa menjaga pasar tetap kondusif,” ungkapnya.

Sumber: