PBG Belum Terbit, DPRD Jombang Desak Pabrik Sepatu Ditutup

JOMBANG, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Pemkab JOMBANG diminta tidak tebang pilih dalam menindak perusahaan yang belum melengkapi dokumen perizinan. Sorotan itu mencuat setelah pembangunan pabrik sepatu PT Xinchai Indonesia di Desa Pengampon, Kecamatan Kabuh, diketahui belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jombang Ama Siswanto menegaskan, kelonggaran terhadap pelanggaran perizinan justru berpotensi menjadi preseden buruk bagi iklim investasi di Jombang.

“Kalau kita landai-landai, peristiwa seperti ini pasti akan sering terulang di Jombang. Jangan ada tebang pilih karena itu tidak baik bagi kita yang ingin menggenjot iklim investasi di Jombang,” tegasnya.

BACA JUGA:Belum Kantongi PBG, Pabrik Sepatu di Jombang Tidak Disegel Satpol PP

Menurut Ama, persoalan utama bukan pada masuknya investasi, melainkan kepatuhan investor terhadap aturan yang berlaku. Ia menilai, setiap pembangunan semestinya dilakukan setelah seluruh dokumen perizinan, termasuk PBG, dipenuhi.

Mini kidi--

“Seharusnya pengurusan PBG itu dilakukan terlebih dahulu, baru melakukan pembangunan. Kalau pembangunan dulu tentunya salah,” ujarnya.

BACA JUGA:Pabrik Sepatu PMA di Kabuh Jombang Diduga Belum Lengkapi Izin, Satpol PP Siapkan Pengecekan

Politisi PDI-P tersebut menjelaskan, pembangunan gedung harus mengacu pada ketentuan teknis dan rekomendasi yang dikeluarkan pemerintah. Termasuk PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

“Pembangunan harus mengacu pada rekomendasi PBG dan SLF yang dikeluarkan pemerintah. Kalau seperti ini kan PBG yang menyesuaikan pembangunan,” sindirnya.

Tak hanya soal kepatuhan aturan, Ama juga menyoroti potensi penerimaan daerah dari retribusi PBG. Terlebih, ketentuan tersebut telah diatur dalam Perda Jombang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

BACA JUGA:PBG dan SLF Belum Masuk DPUPR Jombang, Pembangunan Pabrik Sepatu Pengampon Terus Berjalan

“PBG itu ada retribusinya untuk meningkatkan PAD. Percuma banyak investasi yang masuk Jombang, tapi semuanya tidak untuk kemajuan pemerintah,” katanya.

Karena itu, dia mempertanyakan konsistensi Pemkab Jombang dalam menerapkan regulasi yang telah dibuat bersama DPRD. Menurutnya, perda tidak boleh hanya menjadi aturan di atas kertas.

Sumber: