Harlah Kejaksaan RI
iklan ulta memorandum

DJP Jatim I Ajak 834 Siswa Surabaya Kenali Pajak

DJP Jatim I Ajak 834 Siswa Surabaya Kenali Pajak

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I Max Darmawan menerima kenang-kenangan.--

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I mengajak 834 siswa dari 14 sekolah di Surabaya mengenal pajak, APBN, dan kaitannya dengan pembangunan nasional melalui program Pajak Bertutur 2026, Kamis 3 September 2026.

Mengusung tema "Pajak Kita, Energi Generasi Juara", program tersebut menyasar sekolah mitra inklusi dengan metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I, Max Darmawan, mengatakan edukasi pajak kepada pelajar merupakan investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi yang memiliki literasi perpajakan.

"Melalui Pajak Bertutur, peserta memperoleh edukasi mengenai pengenalan APBN, pengertian dan fungsi pajak, pengelolaan dan manfaat pajak bagi pembangunan, serta peran generasi muda dalam mendukung kepatuhan pajak di masa depan," ujar Max.

BACA JUGA:SKH Memorandum dan DJP Jatim II Perkuat Sinergi Literasi Perpajakan


Mini kidi--

Menurutnya, pajak tidak hanya berkaitan dengan kewajiban membayar ketika seseorang sudah menjadi wajib pajak.

Nilai kesadaran pajak juga dapat dibangun melalui perilaku sehari-hari, seperti menjaga fasilitas umum, bersikap jujur, dan berkontribusi untuk kepentingan bersama.

"Generasi muda memiliki peran penting dalam mewujudkan Indonesia Maju. Mereka yang saat ini menjadi peserta didik akan menjadi wajib pajak di masa depan," jelasnya.

BACA JUGA:Amankan Target Pajak 2026, DJP Jatim I Siapkan Strategi Berlapis


Gempur Rokok Illegal--

Di Surabaya, kegiatan tersebut digelar bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Kota Surabaya dengan melibatkan 14 sekolah, mulai dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya hingga jenjang SMP dan SMA.

DJP berharap pendekatan edukasi sejak dini tersebut mampu membentuk generasi future taxpayer yang memahami bahwa pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi bagian dari kontribusi warga negara dalam membiayai pembangunan, termasuk infrastruktur dan pendidikan.

Program Pajak Bertutur sendiri telah rutin digelar sejak 2017 dan pada 2026 dilaksanakan serentak melalui jaringan DJP di seluruh Indonesia. (ain)

Sumber: