Dinsos Jatim Tanpa WFH Demi Layanan 24 Jam Bagi Ribuan Warga Rentan

Kepala Dinsos Jatim Restu Novi Widiani menegaskan layanan sosial tetap berjalan tanpa WFH.--

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tetap tanpa skema WFH demi menjaga layanan sosial 24 jam bagi 4.360 penerima manfaat di 29 UPT sesuai arahan gubernur, Rabu 15 April 2026.

Kepala Dinsos Jatim, Restu Novi Widiani, menegaskan bahwa pihaknya tetap menjalankan pelayanan secara langsung setiap hari sesuai arahan gubernur.

Mini Kidi Wipes.--

"Dinsos tidak ada WFH. Karena memang ada pelayanan. Ini tiap hari ada penanganan orang terlantar, kebencanaan, hingga adopsi," ujar Novi, saat ditemui Memorandum, Rabu 15 April 2026.

Menurutnya, penerapan kerja fleksibel dalam sektor pelayanan sosial berisiko menghadirkan ketiadaan negara bagi kelompok yang paling membutuhkan.

BACA JUGA:Dinsos Jatim Fasilitasi Pemulangan 13 Orang Telantar

Saat ini, Dinsos Jatim menangani sedikitnya 4.360 penerima manfaat yang tersebar di 29 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan layanan tanpa henti selama 24 jam.

Di dalam UPT, berbagai situasi darurat harus ditangani secara langsung mulai dari perawatan lansia hingga penanganan kematian penghuni.

"Kalau ada yang meninggal, tidak bisa ditunda. Harus dimandikan, dimakamkan. Termasuk bayi. Ada 30 bayi dan 20 balita yang kami tangani," ungkap Novi.

BACA JUGA:Pria Tanpa Keluarga Meninggal di RS Dr Soetomo, Dinsos Jatim Lakukan Pendampingan

Selain itu, proses adopsi anak juga menjadi layanan krusial yang tidak bisa ditangguhkan karena menyangkut masa depan dan hak anak.

"Adopsi itu tidak bisa ditunda. Harus segera dituntaskan," imbuhnya.

Meski menolak WFH, Dinsos Jatim tetap melakukan langkah efisiensi energi secara ketat melalui pembatasan penggunaan listrik dan pengurangan aktivitas lembur.

"AC yang biasanya tiga, cukup satu. Lampu dimatikan kalau tidak perlu. Kalau lembur, tidak boleh satu orang satu ruangan besar," tuturnya.

Gempur Rokok Ilegal. Laporkan Peredaran Rokok Ilegal ke Kantor Bea Cukai Malang.--

Efisiensi juga diterapkan pada perjalanan dinas dan rapat dengan mengutamakan kegiatan daring serta membatasi perjalanan fisik hanya untuk kebutuhan mendesak.

Namun, ia menegaskan pelayanan publik tidak dapat dikompromikan.

"Kalau untuk pelayanan masyarakat, itu tidak bisa dikompromi," pungkasnya. (Ain)

Sumber: