new idulfitri

Pemicu Korupsi dan OTT di Daerah, Pakar : Sistem Rekrutmen Politik Mahal

Pemicu Korupsi dan OTT di Daerah, Pakar : Sistem Rekrutmen Politik Mahal

Dr. M. Sholehuddin SH., MH Ahli Pidana dan Kriminolog--

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah maupun pejabat publik dinilai tidak akan pernah berhenti jika sistem rekrutmen jabatan politik di Indonesia masih berbiaya tinggi dan sarat transaksi.

Hal tersebut disampaikan Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H., dalam keterangannya saat menyoroti berbagai kasus korupsi yang menyeret pejabat daerah hingga anggota legislatif.

BACA JUGA:OTT KPK di Tulungagung, Pemprov Jatim Pilih Tunggu Proses Hukum


Mini Kidi Wipes.--

Menurutnya, akar persoalan dari banyaknya kasus korupsi bukan hanya soal lemahnya pengawasan, melainkan bermula dari proses rekrutmen jabatan publik yang tidak sehat.

“Para politisi yang sudah menjadi DPR mestinya segera memikirkan dengan cepat untuk menata ulang sistem rekrutmen jabatan publik ini,” tegas Sholehuddin


Gempur Rokok Ilegal. Laporkan Peredaran Rokok Ilegal ke Kantor Bea Cukai Malang.--

Pakar Hukum Pidana dan Kriminolog itu menilai, proses pemilihan jabatan publik saat ini lebih mengutamakan elektabilitas ketimbang kualitas keilmuan dan integritas calon pemimpin.

“Kita harus jujur bahwa sistem rekrutmen jabatan publik ini banyak yang berbiaya tinggi. Untuk jadi kepala daerah, yang lebih diutamakan bukan kualitas dan probabilitas dasar keilmuannya, tetapi elektabilitas,” ujarnya.

BACA JUGA:Isu OTT KPK di Tulungagung Beredar, Mapolres Dijaga Ketat

Sholehuddin mengungkapkan, biaya politik untuk maju sebagai kepala daerah maupun anggota legislatif tidak lagi sedikit. Bahkan, menurutnya, rata-rata mencapai puluhan miliar rupiah.

“Untuk jadi kepala daerah itu sekarang biayanya puluhan miliar. Bahkan bisa ratusan miliar. Dari mana uangnya kalau bukan dari mengembalikan melalui uang-uang korupsi?” katanya.

Dosen Universitas Bhayangkara itu menilai, ketika seseorang sudah mengeluarkan biaya besar untuk maju dalam kontestasi politik, maka setelah terpilih pikirannya akan terfokus untuk mengembalikan modal tersebut.

“Kalau dia jadi terpilih, otaknya muter lagi. Gimana caranya mengembalikan? Itu yang jadi masalah,” ungkapnya.

Sumber: