Lima Kepala OPD Magetan Purnatugas Sepanjang 2026, Pemkab Siapkan Pengisian Jabatan

Pelepasan purna tugas Kepala Disdukcapil Hermawan.--

MAGETAN, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan sepanjang tahun 2026 akan kehilangan lima ASN eselon II yang memangku jabatan kepala dinas dan asisten karena memasuki masa purnatugas.

Daftar Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang akan kosong tersebut meliputi Kepala Dinas Dukcapil Hermawan per 1 April 2026 dan Kepala Bakesbangpol Arief Ridwan per 1 Juni 2026.

Selain itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Suwata purna per 1 Juli 2026, disusul Kepala Disperindag Sucipto per 1 Agustus 2026.

BACA JUGA:Belum Sebulan Dilantik, Sekretaris DPRD Magetan Ajukan Pengunduran Diri

Jabatan terakhir yang akan kosong adalah Kepala Dinas TPHP Magetan Uswatun Chasanah yang memasuki masa pensiun pada periode 1 Oktober 2026 mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Magetan Masruri mengonfirmasi bahwa proses purnatugas dimulai dari Kepala Disdukcapil per April ini.

"Untuk BUP Kepala Disdukcapil per 1 April ini," ujar Masruri menjelaskan jadwal pensiun para pejabat teras di lingkungan pemerintah kabupaten tersebut.

Mini Kidi Wipes.--

Masruri memastikan bahwa satuan kerja yang kehilangan struktur kepemimpinannya untuk sementara waktu akan diisi oleh pelaksana tugas atau Plt.

Langkah ini diambil sembari menunggu proses pengisian jabatan secara definitif melalui mekanisme seleksi terbuka yang rencananya akan digabungkan menjadi satu.

Upaya penggabungan proses seleksi tersebut dilakukan oleh pihak BKPSDM agar pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi bisa berjalan lebih efisien.

"Sementara di Plt-kan, sambil menunggu proses pengisian. Proses pengisian biar efisien digabung," pungkas Masruri saat memberikan keterangan kepada media.

Gempur Rokok Ilegal -----

Sebagai informasi tambahan, saat ini Pemkab Magetan juga masih memiliki sejumlah kekosongan jabatan pada posisi strategis lainnya di lingkungan dinas.

Beberapa posisi yang belum memiliki pejabat definitif antara lain Kepala Satpol PP dan Damkar, Kepala Dinas Perhubungan, serta jabatan Inspektur Daerah.

Selain itu, dua posisi Jabatan Staf Ahli juga dilaporkan masih kosong dan menunggu proses pengisian bersamaan dengan gelombang purnatugas tahun ini. 

Sumber: