Jalan Rusak Tambak Lumpang Tak Tersentuh, Camat Sukomanunggal Ungkap Kendala Status Aset
Camat Sukomanunggal, Dwi Anggara Widya Sukma--
SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Persoalan jalan rusak di wilayah Tambak Lumpang, khususnya di RW 4 dan RW 5 Kelurahan Sukomanunggal, hingga kini masih menyisakan pekerjaan rumah besar.
Meski keluhan jalan rusak dan banjir kerap disuarakan warga, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya belum bisa melakukan intervensi pembangunan secara menyeluruh akibat terbentur status kepemilikan lahan.
BACA JUGA:Jelang Hari Raya Idulfitri, DPRD Sidoarjo Desak Pemkab Perbaiki Jalan Rusak

Mini Kidi Wipes.--
Camat Sukomanunggal, Dwi Anggara Widya Sukma, mengungkapkan bahwa lahan di kawasan Tambak Lumpang tersebut bukanlah aset milik Pemkot Surabaya, melainkan milik perorangan.

Gempur Rokok Ilegal.--
Kondisi ini membuat Pemkot berada dalam posisi sulit. Berdasarkan aturan, anggaran pemerintah tidak dapat dikucurkan untuk pembangunan permanen di atas lahan yang bukan merupakan aset negara.
"Secara data di kelurahan, Tambak Lumpang tidak pernah menjadi aset Pemkot, melainkan milik perorangan. Ini yang membuat Pemkot bingung untuk melakukan perbaikan," jelas Dwi Anggara.
BACA JUGA:Jelang Mudik Lebaran 1447 H, Pemkab Mojokerto Kebut Tambal Sulam Jalan Rusak
Pihak kecamatan dan kelurahan sebenarnya tidak tinggal diam. Upaya pelacakan aset telah dilakukan hingga ke Kabupaten Lamongan untuk menemui ahli waris pemilik lahan.
Masalah ini sempat mencuat saat Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, berkunjung ke Sukomanunggal. Kala itu, warga mengadukan masalah banjir yang kerap melanda wilayah mereka. Walikota langsung menginstruksikan jajarannya untuk segera mencari solusi.
"Solusi banjir sebenarnya adalah normalisasi saluran. Salurannya sudah ada bangunannya, tapi status lahannya itu yang menjadi problem menahun," tambahnya.
BACA JUGA:Jalan Rusak 3T Mandala Diaspal Satgas TMMD, Akses Sekolah dan Hasil Panen Makin Lancar
Sejauh ini, langkah darurat yang bisa dilakukan hanyalah sebatas kerja bakti pemasangan paving jalan kampung dan pemasangan JPU untuk membantu mobilitas warga.
Sumber:




