Gus Ipul Ajak Kades di Pasuruan Kawal Data Kemiskinan Agar Bansos Tak Salah Sasaran
Salah satu siswa SR dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. --
PASURUAN, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Pemerintah pusat terus mematangkan strategi untuk menghapus angka kemiskinan di Indonesia. Salah satu langkah kuncinya adalah dengan menyempurnakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan memperluas digitalisasi bantuan sosial (bansos).
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan, peran kepala desa sangat vital dalam memastikan bantuan pemerintah jatuh ke tangan yang tepat.
BACA JUGA:Gus Ipul: Sekolah Rakyat Tak Sekadar Pendidikan, tapi Jalan Keluar dari Kemiskinan
Mini Kidi--
Hal ini disampaikannya dalam acara Sosialisasi DTSEN di Kabupaten Pasuruan.
Gus Ipul tidak menampik bahwa selama ini masih ditemukan kasus bansos yang kurang tepat sasaran. Menurutnya, akar masalahnya ada pada data yang tidak update.
BACA JUGA:Wabup Salmanudin Dampingi Mensos Gus Ipul Tinjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Jombang
"Kalau data kita akurat, maka program kita pasti akan tepat sasaran. Ini adalah arahan langsung dari Bapak Presiden Prabowo agar data terus diperbarui setiap hari sesuai kenyataan di lapangan," ujar Gus Ipul, di hadapan para camat, kepala desa, dan pilar-pilar sosial se-Kabupaten Pasuruan.
Gus Ipul menjelaskan, DTSEN kini menjadi rujukan utama pemerintah. Data ini merupakan gabungan dari Regsosek, DTKS, dan P3KE yang mencakup lebih dari 289 juta data individu.
Dengan data ini, masyarakat dikelompokkan dalam 10 tingkat kesejahteraan (desil), sehingga pemerintah tahu siapa yang paling membutuhkan bantuan dan siapa yang sudah mandiri.
BACA JUGA:Mensos Gus Ipul Tinjau Sekolah Rakyat Gresik, Pastikan Proses Belajar Berjalan Lancar
Selain pembaruan data, pemerintah kini tengah menguji coba Digitalisasi Bansos di 40 kabupaten/kota. Program ini terbukti ampuh menekan angka salah sasaran.
"Di Banyuwangi, saat memakai data lama, kesalahan penyaluran mencapai 77 persen. Setelah memakai DTSEN, turun drastis jadi 28 persen. Target kita, kesalahan itu bisa di bawah 5 persen," ungkapnya pada Minggu 8 Februari 2026.
Gus Ipul juga meminta masyarakat untuk aktif melapor jika menemukan data yang tidak sesuai.
Sumber:
- Share:
