Bupati Gatut Sunu Dorong Pembangunan SPPG di Wilayah Terpencil

TULUNGAGUNG, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola Program MBG serta Evaluasi SPPG Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, digelar di Ballroom Lantai 7 Hotel Lojikka, Sabtu 10 Januari 2026.

Hadir dalam kegiatan itu Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang, Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, sejumlah Kepala OPD serta Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Mitra di Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek.

BACA JUGA:Bupati Gatut Sunu Gaspol Kuatkan PKH, SDM Pendamping Jadi Kunci Tekan Kemiskinan

Mini Kidi--

Dalam sambutannya, Bupati Gatut Sunu Wibowo secara tegas menyoroti masih adanya blank spot layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah kecamatan.

Dirinya meminta kepada BGN agar proses perizinan pendirian SPPG ke depan diarahkan ke wilayah yang masih kekurangan layanan.

BACA JUGA:Tanpa Mahar, Bupati Gatut Sunu Lantik Soeroto Jadi PJ Sekda Tulungagung

“Pemerataan layanan menjadi tantangan serius. Jangan sampai ada wilayah yang kelebihan SPPG, sementara daerah lain masih kekurangan bahkan di luar jangkauan layanan,” tegasnya.

Bupati Gatut Sunu merinci, dari target 90 SPPG di Kabupaten Tulungagung, sampai saat ini telah beroperasi 69 SPPG. Artinya, masih ada kekurangan 21 SPPG yang harus segera dipenuhi sesuai sebaran penerima manfaat.

Salah satu ketimpangan yang disampaikan adalah pembangunan SPPG di Kecamatan Rejotangan yang melebihi target dari 7 SPPG menjadi 8 SPPG. Sedangkan di Kecamatan Kalidawir masih kurang 3 SPPG. Kemudian wilayah lain yang masih blank spot seperti di Kecamatan Sendang, Pagerwojo, Tanggunggunung, Pucanglaban, Bandung, dan Besuki perlu banyak perhatian.

BACA JUGA:Bupati Gatut Sunu Apresiasi Pelaksanaan Undian Berhadiah Pajak Daerah kepada Masyarakat Wajib Pajak

“Karena itu kami mohon dengan hormat kepada BGN, agar perizinan SPPG baru diprioritaskan ke wilayah yang masih di bawah target kebutuhan layanan,” ujarnya.

Bupati Gatut Sunu menyampaikan perhatian besar pemerintah daerah atas terjadinya keracunan makanan MBG di Kecamatan Boyolangu beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kejadian tersebut menjadi pelajaran penting bahwa kelalaian dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak boleh terulang.

Sumber: