Susun Target Layanan Berintegritas 2026, Kanwil BPN Jatim Bedah DIPA dan Tekankan Pola Kerja Baru
Kakanwil BPN Jawa Timur Asep Heri memimpin rapat strategis Bedah DIPA 2026.--
TULUNGAGUNG, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Kanwil BPN Jawa Timur menggelar rapat strategis Bedah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 guna mempercepat akselerasi kinerja dan memperkuat layanan berintegritas, Jumat 9 Januari 2026.
Rapat yang dipimpin Kepala Kanwil BPN Jatim Asep Heri didampingi Kepala Bagian Tata Usaha Yetty Nurbuati Krystianti tersebut dilaksanakan secara virtual dan diikuti seluruh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten dan kota se-Jawa Timur beserta jajaran struktural.

Mini Kidi--
Fokus rapat diarahkan pada pengelolaan anggaran yang efektif, transparan, dan selaras dengan Rencana Strategis agar berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Bagian Tata Usaha Yetty Nurbuati Krystianti melalui Kepala Kantor Pertanahan dan jajaran kasubag menekankan pentingnya keselarasan penggunaan anggaran dengan Renstra yang telah ditetapkan sekaligus memberikan apresiasi kepada satuan kerja berprestasi.
BACA JUGA:Hasil Uji Lab Solar Keluar, Ini Penjelasan Polres Tulungagung dan BPH Migas
“Saya mewakili Kanwil BPN Jatim memberikan apresiasi kepada Kantor Pertanahan yang berhasil mencatatkan realisasi anggaran 100 persen pada 2025 dan diharapkan menjadi motivasi bagi kantor lain untuk meningkatkan kualitas perencanaan,” ujarnya.
Sementara itu, Kakanwil BPN Jatim Asep Heri menegaskan Bedah DIPA bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen pengendalian mutu pelaksanaan program dan kegiatan.
BACA JUGA:Bupati Gatut Sunu Gaspol Kuatkan PKH, SDM Pendamping Jadi Kunci Tekan Kemiskinan
“Bedah DIPA ini harus menjadi perhatian serius. Segera siapkan Berita Acara dan Surat Pernyataan Kesiapan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2026 sebagai bentuk komitmen nyata,” terangnya.
Asep juga mendorong seluruh jajaran menjadikan forum tersebut sebagai ruang melahirkan ide-ide solutif serta mitigasi dini terhadap potensi hambatan pelaksanaan kegiatan.
BACA JUGA:Awali Tahun dengan Skrining Riwayat Kesehatan untuk Deteksi Dini Penyakit
“Hambatan yang mungkin muncul di lapangan harus segera dimitigasi dan ditindaklanjuti dengan ide-ide solutif sejak awal pelaksanaan 2026,” pungkasnya. (fir/fai)
Sumber:
