DPRD Jatim Desak Penertiban Ormas Buntut Kasus Pengusiran Nenek Elina

DPRD Jatim Desak Penertiban Ormas Buntut Kasus Pengusiran Nenek Elina

Fraksi PDIP DPRD Jatim akan mendorong adanya penertiban organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Jatim. --

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Fraksi PDIP DPRD Jatim akan mendorong adanya penertiban organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Jatim. Upaya ini, untuk menjaga ketentraman dan keamanan masyarakat Jatim. 

Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim Eko Yunianto, mendorong Komisi A DPRD Jatim membidangi pemerintahan dan hukum untuk melakukan koordinasi dengan Polda Jatim terkait penertuban tersebut. “Kami berupaya dengan Polda Jatim terkait ketentraman dan keamanan, utamanya di Jawa Timur,” ujar Eko Yunianto.

BACA JUGA:Sikat Premanisme, Eri Cahyadi Ancam Bubarkan Ormas


Mini Kidi--

Anggota Komisi A DPRD Jatim ini, menandaskan seluruh organisasi atau asosiasi wajib tunduk pada hukum. Sehingga keberadaan Ormas tidak boleh menjadi sumber keresahan sosial di masyarakatm

“Organisasi apapun harus mengacu pada undang-undang yang berlaku. Tidak boleh ada organisasi yang meresahkan masyarakat. Apalagi sampai membuat gaduh,” ucapnya.

Eko kemudian menyinggung kasus pengusiran paksa seorang lansia di Surabaya yang viral dan menyita perhatian publik. Yakni kasus yang menimpa Nenek Elina Widjajanti (80) di kawasan Dukuh Kuwukan, Kecamatan Sambikerep. Dimana rumah korban diratakan. Elina dan keluarganya dipaksa keluar tanpa prosedur hukum yang jelas.

BACA JUGA:Rumah Nenek Elina Dirobohkan Oknum Ormas, Wali Kota Eri: Usut Tuntas, Surabaya Harus Bersih dari Premanisme

Peristiwa itu memicu tudingan aksi premanisme oleh oknum ormas. “Kasus seperti pengusiran nenek di Surabaya tidak boleh terulang. Ini mencederai rasa keadilan dan kemanusiaan,” tegas Eko.

Eko menilai, tindakan intimidasi dan pemaksaan tidak bisa dibenarkan. “Tidak boleh ada kelompok yang bertindak sewenang-wenang di tengah masyarakat,” katanya.

Eko juga mengapresiasi langkah Polda Jatim yang menindaklanjuti laporan korban. Ia menilai penangkapan satu terduga pelaku menjadi bukti negara hadir. “Ini menunjukkan penegakan hukum berjalan. Tidak boleh ada pembiaran,” ujarnya.

BACA JUGA:Polres Situbondo Gandeng Ormas Islam Amankan Ibadah Natal Wujud Toleransi Beragama

Sebagai anggota Komisi A, Eko memastikan koordinasi lintas lembaga akan diperkuat. Ia berharap sinergi DPRD dan aparat penegak hukum mampu menjaga situasi tetap kondusif.

“Harapannya Jawa Timur tetap aman, tentram, dan damai,” lanjut legislator Dapil Jember–Lumajang itu.

Sumber: