Fraksi PKB DPRD Jatim Minta Transparansi Seleksi Pimpinan BUMD Jawa Timur

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID - Fraksi PKB DPRD Jawa Timur menyetujui Raperda perubahan Perda BUMD namun meminta Pemprov Jawa Timur menjamin transparansi seleksi pimpinan BUMD agar profesional dan berintegritas, Senin 29 Desember 2025.

BACA JUGA:Fraksi Gerindra Minta Implementasi Perda BUMD Jawa Timur Dijalankan Konsisten

Fraksi PKB DPRD Jawa Timur menyampaikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda Jawa Timur dalam rapat paripurna DPRD Jatim.

Mini Kidi--

Meski menyetujui, Fraksi PKB tetap menyampaikan sejumlah catatan kritis, salah satunya terkait jaminan transparansi proses seleksi pimpinan BUMD agar menghasilkan figur yang profesional dan berintegritas.

BACA JUGA:Di Hadapan Pansus BUMD, PT PWU Yakinkan Kontribusi PAD Jawa Timur

Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Jatim, Siti Mukiyarti, menyoroti dihapusnya poin usulan keterlibatan DPRD Jatim, baik dalam koordinasi maupun pengawasan, pada proses administratif dan aksi korporasi BUMD.

BACA JUGA:Rapat Pansus BUMD DPRD Jatim Panas, Masalah PT JGU Dibahas Berulang Seperti Kaset Rusak

“Penghapusan poin keterlibatan DPRD oleh Kementerian Dalam Negeri harus diimbangi dengan komitmen kuat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengelola BUMD secara akuntabel dan profesional,” tegas Siti Mukiyarti.

BACA JUGA:Fraksi PDI Perjuangan Berharap Pansus Lahirkan Langkah Konkret Perbaiki Tata Kelola Kinerja BUMD

Ia menambahkan, meskipun usulan keterlibatan DPRD tidak disetujui, Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus memiliki komitmen moral dan politik yang kuat dalam pengelolaan BUMD.

BACA JUGA:Pansus DPRD Jatim Pastikan Kinerja BUMD Transparan dan Akuntabel

“Jangan sampai hilangnya pagar koordinasi langsung ini dijadikan celah untuk manajemen yang sembrono,” ujarnya.

BACA JUGA:Seluruh Fraksi DPRD Jatim Sepakat Pansus BUMD Lanjut

Sumber: