Fraksi PKB DPRD Jatim Minta Transparansi Seleksi Pimpinan BUMD Jawa Timur
Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Jawa Timur Siti Mukiyarti saat rapat paripurna DPRD Jatim.-Rahmad Hidayat-
Selain itu, Siti Mukiyarti menegaskan bahwa penyertaan modal kepada BUMD harus didasarkan pada analisis bisnis yang matang dan terukur, bukan sekadar proyeksi keuntungan normatif.
BACA JUGA:DPRD Jatim Optimistis Pansus BUMD Disetujui di Paripurna 3 November 2025
“Perubahan Pasal 8 ayat (5) yang mewajibkan analisis kelayakan investasi oleh perangkat daerah pembina teknis harus benar-benar dilakukan secara mendalam, termasuk analisis risiko dan rencana mitigasinya,” katanya.
BACA JUGA:DPRD Jatim Dorong Pansus BUMD untuk Maksimalkan PAD di Tengah Pemangkasan Dana Transfer
Fraksi PKB DPRD Jawa Timur juga menyatakan dukungan terhadap penerapan mekanisme sanksi berjenjang bagi direksi BUMD yang gagal mencapai target kinerja secara berturut-turut sebagaimana diatur dalam Pasal 22E.
BACA JUGA:Fraksi PKB DPRD Jatim, Evaluasi SDM dan Penataan Menejemen Mumpuni di BUMD Plat Merah
“Ini adalah pesan tegas bahwa BUMD bukan tempat untuk bermain-main dengan uang rakyat,” pungkasnya. (day)
Sumber:
- Share:
