Skor SPI KPK Kota Madiun Tertinggi Nasional, Wali Kota Maidi Tegaskan Komitmen Antikorupsi Berkelanjutan
Wali Kota Madiun, Maidi (tengah) saat menghadiri puncak acara Hakordia 2025 yang diadakan KPK beberapa waktu lalu.--
MADIUN, MEMORANDUM.CO.ID – Kota Madiun kembali mencatatkan prestasi nasional. Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menempatkan Pemerintah Kota Madiun sebagai pemerintah kabupaten/kota dengan skor tertinggi se-Indonesia. Kota Madiun meraih nilai 82,26 melampaui ratusan daerah lain.
BACA JUGA:Wali Kota Madiun Lepas Pengiriman Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di Sumatera
Mini Kidi--
Wali Kota Madiun, Maidi menyatakan, pencapaian ini adalah hasil kerja kolektif seluruh elemen pemerintahan, dukungan masyarakat, serta pendampingan kuat dari Aparat Penegak Hukum (APH) dalam memastikan setiap proses berjalan sesuai aturan. Maidi menegaskan, sejak awal Pemkot telah membangun budaya antikorupsi sebagai pondasi tata kelola pemerintahan.
“Kita komitmen. Antikorupsi menjadi visi misi kita keenam. Artinya semua sesuai aturan, bekerja komandannya aturan. Diikuti, tidak terjadi korupsi,” ujarnya, Kamis, 11 Desember 2025.
BACA JUGA:HUT Korpri, Wali Kota Madiun: Korpri Harus Kompak, Bekerja Berdasarkan Hasil Bukan Jam Kerja
Maidi mencontohkan, seperti seluruh proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) selalu didampingi APH untuk mencegah potensi penyimpangan. Cara-cara seperti ini efektif dalam pencegahan tindak penyimpangan.
“APH sangat mendukung. Karena korupsi tindakan yang merugikan negara dan rakyat, maka semua APH ikut menegakkan antikorupsi. Semua PBJ didampingi APH. Sejak dari awal tidak ada penyimpangan. Saya terima kasih APH mendampingi, ini luar biasa,” ungkapnya.
BACA JUGA:Wali Kota Madiun Maidi Terima Penghargaan Warga Kehormatan Muda Korps Brimob Polri
Meski mendapatkan skor tertinggi nasional, Maidi menegaskan bahwa Kota Madiun tak boleh berpuas diri. Ia menekankan pentingnya menjaga dan meningkatkan integritas di semua sektor.
“Target kita mempertahankan 82 dan kekurangannya yang 17 sekian itu harus diperbaiki. Itulah perhatian kita di 2026. Maka Inspektorat nanti ke KPK, kurangnya apa yang perlu diperbaiki apa untuk 2026," jelasnya. (adi)
Sumber:
- Share:
