Alokasi Anggaran OPD Mitra Komisi E DPRD Jatim Tembus Rp17,739 Triliun

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Total alokasi anggaran untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim mitra Komisi E mencapai Rp17,739 triliun atau 62,77 persen dari total pendapatan daerah.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Rasiyo, mengungkapkan adanya penurunan Transfer ke Daerah (TkD) sebesar Rp2,8 triliun yang berdampak pada pemangkasan anggaran OPD mitra Komisi E hingga Rp933,48 miliar atau sekitar 5,26 persen.

BACA JUGA:Seluruh Fraksi DPRD Jatim Sepakat Pansus BUMD Lanjut

Mini Kidi--

“Meskipun terdapat kebijakan penurunan TKD, Komisi E bersama OPD mitra berupaya memastikan target kinerja tetap mampu dicapai oleh semua mitra melalui kebijakan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2026,” ujar Rasiyo di Gedung DPRD Jawa Timur.

Karena itu, Komisi E memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk memastikan target pembangunan tetap tercapai di tengah keterbatasan fiskal. Salah satu fokus utama adalah sektor ketenagakerjaan yang dinilai belum mendapat perhatian cukup, meski angka PHK di Jawa Timur terus meningkat.

BACA JUGA:Anggota Komisi E DPRD Jatim Tinjau Ponpes Ambruk di Situbondo, Janji Bantu Pembangunan

"Untuk itu, Komisi E merekomendasikan tambahan anggaran sebesar Rp18,5 miliar bagi Disnakertrans, terdiri dari Rp13,5 miliar untuk renovasi Gedung BLK Bendul Merisi Surabaya dan Rp5 miliar untuk pelatihan kerja melalui Mobile Training Unit (MTU)," jelas Rasiyo.

Selain sektor ketenagakerjaan, Komisi E juga menyoroti berbagai persoalan sosial lainnya, seperti tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur. Berdasarkan data SIMFONI PPA per Oktober 2025, tercatat 2.113 kasus di provinsi ini dari total 25.194 kasus nasional.

“Komisi E merekomendasikan penambahan alokasi anggaran sebesar Rp5 miliar kepada DP3AK untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pelatihan pemberdayaan perempuan kelompok rentan,” sebut Rasiyo.

BACA JUGA:Anggota Komisi E DPRD Jatim Tinjau Ponpes Ambruk di Situbondo, Janji Bantu Pembangunan

Meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran di Jawa  Timur menjadi sorotan Komisi E DPRD Jawa Timur. Kondisi tersebut dinilai tidak sebanding dengan dukungan anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dalam Rancangan APBD Jawa Timur Tahun 2026.

Di bidang kepemudaan, Komisi E menilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Jawa Timur yang masih berada di angka 56,85 pada tahun 2024 perlu ditingkatkan.

Karena itu, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) direkomendasikan mendapatkan tambahan Rp3 miliar untuk mendukung pelatihan pemberdayaan ekonomi pemuda, khususnya untuk membuka lapangan kerja baru.

Sumber: