Hari Dokter Nasional, Momentum Kembali Hayati Sumpah Kemanusiaan

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Peringatan Hari Dokter Nasional menjadi momentum kembali hayati sumpah kemanusiaan. Hal ini, disampaikan dr Benjamin Kristianto, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. 

“Hari Dokter Nasional  diperingati setiap 24 Oktober sebagai momentum untuk kembali menghayati makna luhur Sumpah Hippocrates janji suci untuk mengabdi kepada kemanusiaan tanpa pamrih,” terang dr Benjamin.

BACA JUGA:DPRD Jatim Dukung Menkeu Hapus Tunggakan BPJS Rp 20 Triliun

Mini Kidi--

Benjamin juga mengingatkan, peringatan Hari Dokter Nasional yang bertepatan dengan hari lahir Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada 24 Oktober 1950 bukan sekadar seremoni tahunan. Lebih dari itu, merupakan ajang refleksi atas panggilan hati seorang dokter untuk melayani dengan nurani.

“Profesi dokter bukan hanya pekerjaan, tapi bentuk pengabdian kemanusiaan. Dalam sumpah kita sudah berjanji melayani sesama dengan tulus, bukan karena uang, tapi karena tanggung jawab moral menolong pasien agar sembuh dan sehat kembali,” ujar Benjamin.

BACA JUGA:Vaksin TBC Bill Gates di Indonesia, dr Benjamin : Angka Kematian TBC Cukup Tinggi

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, penghargaan sejati bagi seorang dokter tidak datang dari materi, melainkan dari ketulusan dalam menolong sesama. Ia menekankan pentingnya empati terhadap pasien yang kurang mampu.

“Kalau kita menolong orang dengan ikhlas, terutama mereka yang kurang beruntung secara ekonomi, Tuhan pasti membalas dengan cara-Nya. Jangan takut rugi karena menolong,” imbuhnya.

BACA JUGA:Terima Kunjungan BLM Fisip Unair, DPRD Jatim Buka-Bukaan Kinerja Wakil Rakyat

Selain menyoroti sisi moralitas profesi, Benjamin juga mengingatkan adanya tantangan sistemik yang masih dihadapi tenaga medis di Indonesia.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan kesehatan yang lebih berpihak kepada kesejahteraan dokter, terutama bagi mereka yang masih berjuang di masa pendidikan dan awal karier.

“Dokter juga manusia. Mereka punya keluarga, menempuh pendidikan panjang dan mahal. Sudah sepatutnya pemerintah bersama BPJS dan Dinas Kesehatan memastikan lapangan kerja yang layak serta fasilitas yang memadai, baik bagi dokter umum maupun spesialis,” tegasnya.

BACA JUGA: Komisi E DPRD Jatim Ungkap 108 Ribu Anak Belum Terjangkau Imunisasi Dasar

Sumber: