Komisi E DPRD Jatim Ungkap 108 Ribu Anak Belum Terjangkau Imunisasi Dasar

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID – Sekitar 108 ribu anak di Jawa Timur tercatat belum pernah menerima imunisasi dasar. Selain itu, sekitar 80 ribu anak lainnya berisiko menjadi zero dose dalam waktu dekat. Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan bagi provinsi dengan populasi terbesar kedua di Indonesia.

Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP., menyampaikan keprihatinan mendalam atas masih banyaknya anak yang belum tersentuh imunisasi dasar.

Mini Kidi--

“Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi dan ketahanan kesehatan masyarakat di provinsi berpenduduk terbesar kedua di Indonesia,” ujar politisi asal PDI Perjuangan itu, Rabu 22 Oktober 2025.

Sri Untari menegaskan pentingnya percepatan penanganan anak-anak zero dose melalui strategi holistik “menembus batas” yang mencakup tiga lapisan utama: geografis, struktural-data, dan sosial-kultural. Ia menilai persoalan imunisasi tidak hanya menyangkut logistik, tetapi juga sistem dan cara berpikir masyarakat.

BACA JUGA:DPRD Jatim Minta Evaluasi PT Kasa Husada Pasca-PHK Karyawan

“Saya menemukan langsung di lapangan bahwa tantangan kita bukan hanya soal medan, tapi juga mindset warga. Di kecamatan kepulauan seperti Sumenep atau wilayah pegunungan, masih banyak yang menolak atau enggan imunisasi karena alasan tradisi, ketakutan, atau minimnya informasi,” katanya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Sri Untari mendorong penyusunan peta mikro berbasis posyandu dengan sistem database real-time yang terintegrasi lintas wilayah.

“Kita butuh database yang terkoneksi antarposyandu se-Jatim. Posyandu harus jimbang—aktif, datanya valid, dan petugasnya kompeten. Desa atau kelurahan yang belum punya posyandu harus difasilitasi pendiriannya. Kita tidak boleh membiarkan titik-titik gelap di peta imunisasi kita,” tegasnya.

BACA JUGA:Fraksi PKB DPRD Jatim, Evaluasi SDM dan Penataan Menejemen Mumpuni di BUMD Plat Merah

Politisi asal Malang ini juga menekankan pentingnya intervensi anggaran berbasis data. Komisi E DPRD Jatim kini tengah mengevaluasi distribusi anggaran Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial agar lebih tepat sasaran, terutama di daerah dengan beban zero dose tinggi.

“Kami lihat anggaran kerja Dinsos, Dinkes, dan juga potensi dari NGO. Kami pastikan data digunakan untuk mengambil keputusan yang akurat. Bantuan anggaran dari provinsi akan diarahkan ke wilayah yang paling membutuhkan agar program benar-benar efektif,” paparnya.

Selain itu, Sri Untari menggagas pelibatan koperasi perempuan sebagai agen penjangkauan imunisasi di masyarakat.

BACA JUGA:Komisi C DPRD Jatim Dorong Good Corporate Governance Kelola BUMD

“Melalui koperasi wanita, kita bentuk jaringan edukasi dan mobilisasi. Perempuan adalah agen perubahan di komunitasnya. Mereka bisa membantu mempercepat edukasi dan penjangkauan,” tutur Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut.

Sri Untari juga menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor. Ia mendorong sinergi antara pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan DPRD kabupaten/kota untuk membangun ekosistem gotong royong dalam pelaksanaan imunisasi.

“Kesehatan anak itu berangkat dari keluarga, dari komunitas. Pemerintah daerah dan semua elemen harus menjadi bagian dari solusi. Kita bentuk sinergi, kita gotong royong,” ujarnya.

BACA JUGA:Ketua DPRD Jatim: HUT Ke-80 Jawa Timur Momentum Reflektif Sarat Makna Historis

Lebih lanjut, Sri Untari menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar program jangka pendek, melainkan upaya menuju sistem imunisasi yang berkelanjutan di Jawa Timur.

“Yang kita bangun bukan hanya program tahunan, tapi budaya sadar imunisasi di masyarakat. Semua anak harus mendapatkan haknya untuk sehat sejak awal kehidupan,” katanya.

BACA JUGA:DPRD Jatim Dorong Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola Pertambangan Pascamusibah Magetan

DPRD Jawa Timur, lanjut Sri Untari, berkomitmen penuh mendukung percepatan imunisasi melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

“DPRD akan terus mendorong agar kebijakan imunisasi dasar mendapat prioritas dalam pembahasan anggaran dan perencanaan pembangunan daerah. Anak kita di bawah satu tahun mestinya sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Itu bekal hidup mereka. Kalau kita biarkan, kita gagal menyiapkan masa depan Indonesia,” pungkasnya.

 

 

Sumber: