DPRD Jombang Bahas Raperda Smart City, Fokus Integrasi Layanan Publik
Ketua Bapemperda DPRD Jombang, Kartiyono--
JOMBANG, MEMORANDUM.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas (Smart City). Raperda ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
BACA JUGA:Serapan APBD Masih 62 Persen, DPRD Jombang Minta Evaluasi
Mini Kidi--
Ketua Bapemperda DPRD Jombang, Kartiyono, menjelaskan konsep smart city yang tertuang dalam raperda merupakan pendekatan pengelolaan kota modern dengan memaksimalkan integrasi data, efisiensi penggunaan sumber daya, serta meningkatkan kualitas layanan masyarakat.
“Smart City bukan hanya soal digitalisasi, tetapi bagaimana pelayanan publik bisa lebih efisien, transparan, nyaman, dan aman. Semua itu harus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan,” terangnya.
BACA JUGA:Usai Sidak Trotoar KH Abdurahman Wahid, DPRD Jombang dan Perkim Bahas Skema Kolaborasi OPD
Menurut Kartiyono, pemerintah daerah dituntut untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya yang dimiliki dengan melibatkan kerjasama antar pihak, baik swasta, akademisi, maupun antar daerah. Tujuannya, pelayanan publik di Jombang bisa dilakukan lebih cepat, terukur, dan tepat sasaran.
Raperda juga mengatur agar pelayanan publik di Kabupaten Jombang mengedepankan prinsip inovatif, kolaboratif, dan kreatif. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih mudah mengakses layanan pemerintahan, sekaligus menikmati tata kelola daerah yang lebih modern.
“Raperda ini menekankan perlunya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan pembangunan agar penyelenggaraan smart city tidak berjalan parsial. Semua pihak harus terlibat sesuai potensi yang dimiliki,” tambah Kartiyono.
BACA JUGA:Anggota Fraksi PKB DPRD Jombang Raih Legislatif Awards
Ia menegaskan, Raperda Smart City diharapkan menjadi landasan hukum yang jelas bagi Pemkab Jombang untuk mengembangkan sistem pemerintahan berbasis teknologi digital secara berkelanjutan.
“Kami ingin ada kepastian regulasi. Sehingga program smart city benar-benar bisa memberi manfaat nyata bagi masyarakat Jombang,” pungkasnya.(war)
Sumber:
- Share:
