Bupati dan Ketua DPRD Temui Pejuang Gayatri Tulungagung dalam Aksi Damai
Bupati Gatut Sunu Wibowo menemui massa bersama Ketua dan anggota DPRD, Wakil Bupati, serta Kepala BPN Tulungagung.--
TULUNGAGUNG, MEMORANDUM.CO.ID - Suasana halaman kantor DPRD Kabupaten TULUNGAGUNG, pada Kamis 11 September 2025 siang mendadak ramai oleh massa yang menamakan diri Pejuang Gayatri TULUNGAGUNG.
Mereka berasal dari berbagai wilayah di Tulungagung, menggelar aksi damai dengan membawa sekitar 20 tuntutan, mulai dari isu lokal hingga nasional.
Mini Kidi--
Usai menyampaikan aspirasinya, kemudian massa pun ditemui oleh Bupati Tulungagung, Ketua DPRD, serta Kepala Kantor ATR/BPN.
Korlap aksi, Muhammad Dardiri menyebut aspirasi itu ditujukan kepada Pemkab Tulungagung, DPRD, hingga kantor ATR/BPN.
“Ada yang bisa diselesaikan cepat, menengah, dan ada juga jangka panjang. Tapi kami beri waktu dua minggu agar ada hasil yang jelas,” ucapnya lantang.
BACA JUGA:Paripurna DPRD Tulungagung Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dengan Sejumlah Catatan
Beberapa isu yang diangkat cukup beragam. Diantaranya dugaan pembangunan proyek yang tidak sah, yakni pendirian memorial park di Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung. Kemudian persoalan Dewan Pengawas RSUD dr Iskak yang dinilai sarat kepentingan politik, hingga desakan agar aparat menindak tegas tambang galian C ilegal di Tulungagung.
"Kami tidak ingin kebijakan yang diambil hanya karena kepentingan politik saja. Kami ingin anda-anda ini beneran bekerja untuk rakyat," ungkapnya.
BACA JUGA:Bahas Koperasi Merah Putih, DPRD Tulungagung Gelar Hearing Bareng Sejumlah Pihak
Tak ketinggalan, mereka juga menyoroti keterbukaan informasi publik dan terang-terangan meminta agar hubungan Bupati dan Wakil Bupati yang disebut-sebut sedang “dingin” bisa segera harmonis kembali.
Menanggapi itu, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, menyebut aksi semacam ini adalah bagian dari demokrasi.
“Menyampaikan aspirasi itu wajar, tugas kami memang menampung. Yang penting jangan anarkis. Soal tuntutan, ada yang memang ranahnya pemkab, sementara kami di DPRD fokus pada fungsi legislasi, kontrol, dan budgeting,” jelasnya.
Sumber:
- Share:
