Kabupaten Malang Jadi Proyek Percontohan Migran Center

MALANG, MEMORANDUM.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menyatakan kesiapan untuk mendirikan Migran Center di wilayah Kabupaten Malang. Fasilitas ini akan menjadi proyek percontohan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI dalam pelaksanaan perlindungan pekerja migran.

Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib, mendampingi Deputi I Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PMK RI, Leontinus Alpha Edison, dalam kunjungannya ke Kabupaten Malang, Rabu 20 Agustus 2025.

Mini Kidi--

Wabup Lathifah menjelaskan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menko PMK pada 8–9 Agustus lalu, yang menetapkan Kabupaten Malang sebagai proyek percontohan Migran Center.
“Kami melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang disiapkan, ini merupakan tindak lanjut setelah rapat daring pada 15 Agustus lalu,” ujar Wabup Lathifah.

Lokasi Migran Center yang ditawarkan berada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang dan tergabung dengan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). Menurut Lathifah, pihaknya masih menunggu masukan terkait lokasi serta kelengkapan sarana pendukung.

BACA JUGA:Menko PM Cak Imin Bangun Migran Center di Malang, Dukung Purna PMI Berdaya

“Setelah dilakukan peninjauan langsung, akan dibahas apa saja yang harus dipenuhi oleh Pemkab Malang agar memenuhi unsur sebagai Migran Center,” tambahnya.

Terkait pembangunan, Pemkab Malang menyatakan siap, namun tetap membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Pemilihan lokasi dinilai tepat karena berada dalam satu kawasan dengan Disnaker di area LTSA, Kecamatan Kepanjen, yang juga menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Malang.

Selain itu, mayoritas Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Malang berasal dari wilayah Malang Selatan. “Dengan lokasi di Kepanjen, para calon PMI tidak perlu jauh-jauh jika ingin ke Migran Center untuk mendapatkan edukasi budaya negara tujuan maupun pelatihan peralatan modern,” terang Lathifah.

BACA JUGA:OJK Beri Literasi Keuangan Pekerja Migran Kabupaten Malang

Wabup juga mengusulkan agar keluarga PMI di tanah air turut mendapatkan edukasi, khususnya terkait pengelolaan keuangan yang dikirimkan oleh para pekerja migran.
“Jangan sampai ketika PMI pulang, keluarganya tidak bisa mengelola uang kiriman dan hasilnya tidak ada. Usulan ini nampaknya diterima dan akan dikoordinasikan dengan deputi terkait,” jelasnya.(diskominfo kabupaten malang/kid)

Sumber: