Himpaudi Tulungagung Datangi DPRD, Tuntut Kesetaraan dan Kelaikan Insentif
Perwakilan guru PAUD foto bersama anggota DPRD Tulungagung usai hearing pembahasan terkait kesejahteraan para guru PAUD.-Ahmad Rifai-
TULUNGAGUNG, MEMORANDUM.CO.ID - Anggota Himpunan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Tulungagung mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Kamis 31 Juli 2025. Kedatangan para guru Paud tersebut, ingin menyuarakan keluh kesahnya.
BACA JUGA:Puluhan Anak PAUD Ramaikan Program Polsanak di Polsek Karangrejo
Mereka meminta perhatian lebih dari pemerintah daerah, terutama terkait akses pendidikan profesi guru (PPG) dan insentif yang laik.
Mini Kidi--
Ketua Himpaudi Tulungagung, Sunarmiati, mengungkapkan, dari total 1.244 guru PAUD non formal yang tersebar di Tulungagung belum satu pun yang berhasil mengikuti PPG maupun memperoleh sertifikasi profesi.
Kondisi ini membuat mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan dari pemerintah pusat.
"Selama ini kami hanya mengandalkan gaji dari lembaga tempat mengajar. Hanya sekitar 224 guru yang mendapat insentif dari APBD II, dan itu pun nominalnya hanya Rp 150 ribu per bulan," jelas Sunarmiati.
BACA JUGA:Ribuan Anak Paud dan TK Kecamatan Karangrejo Meriahkan HUT ke-77 RI
Ia menambahkan, selain persoalan insentif, Himpaudi juga berharap ada alokasi anggaran yang lebih memadai dari APBD II untuk kegiatan peningkatan kompetensi guru PAUD. Sebab, pelatihan guru saat ini masih sangat minim bahkan hanya satu kali dalam setahun untuk satu peserta.
Sunarmiati juga mendorong DPRD Tulungagung untuk ikut mengawal revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), agar guru PAUD non formal bisa memperoleh hak yang sama seperti tenaga pendidik formal lainnya, termasuk akses PPG dan sertifikasi.
"Kalau yayasan yang muridnya banyak, kadang kami bisa mendapat tambahan Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu. Tapi umumnya, kami hanya mendapat uang transport Rp 50 ribu sampai Rp 150 ribu," tambah dia.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi A DPRD Tulungagung, Mashud, menyatakan dukungannya terhadap aspirasi para guru PAUD. Ia mengakui perlunya perubahan regulasi di tingkat pusat agar guru PAUD non formal bisa mendapatkan hak yang setara.
"Kami akan menyampaikan hasil hearing ini kepada Bupati dan Ketua DPRD. Kami juga akan mengawal pembahasan RAPBD agar insentif guru PAUD bisa ditingkatkan," tegas Mashud. (fai)
Sumber:
- Share:
