Progam Setor Madu, Bupati Lumajang Jemput Aspirasi Suara Rakyat

LUMAJANG, MEMORANDUM.CO.ID - Dalam iklim birokrasi yang kerap berlapis dan penuh formalitas, Pemerintah Kabupaten Lumajang menempuh jalur tak biasa: mendengar langsung dari warga, tanpa perantara, tanpa batas. Melalui program unggulan Setor Madu (Sehari Ngantor di Kecamatan Terpadu), suara rakyat tidak lagi tersaring lewat tumpukan laporan, melainkan diserap langsung dari mulut masyarakat ke telinga pemimpinnya.

Rabu 30 Juli 2025, program ini kembali bergulir di Kecamatan Kunir, dipimpin langsung oleh Bupati Lumajang, Indah Amperawati (Bunda Indah), didampingi Wakil Bupati Yudha Adji Kusuma (Mas Yudha). Keduanya tak hanya berkantor sehari di wilayah tersebut, tetapi benar-benar membuka ruang dialog tanpa protokol, mendengarkan setiap keluhan yang selama ini mungkin terpinggirkan.

BACA JUGA:Bangun Griya Lansia, Pemkab Lumajang Siapkan Layanan Kesehatan Dua Kali Seminggu

Mini Kidi--

"Program ini dibuat agar masyarakat bisa menyampaikan langsung aspirasinya, tanpa perantara, tanpa takut, dan tanpa harus menunggu lama," ujar Bunda Indah dalam sambutannya di hadapan ASN dan perangkat desa.

Menurutnya, banyak keluhan yang tidak tersampaikan dengan utuh jika hanya mengandalkan saluran administratif biasa. Laporan yang berjenjang sering kali kehilangan konteks dan urgensi. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya Setor Madu sebagai sarana komunikasi langsung antara pemimpin dan rakyat.

“‘Sambat Bunda’ tidak cukup menampung semua persoalan. Karena itu saya harus turun langsung. Tidak bisa hanya duduk di kantor dan menunggu laporan,” tegasnya.

BACA JUGA:Beri Layanan Kesehatan Terbaik, Pemkab Lumajang Luncurkan Program Dokter Muter

Selama sehari penuh, Bunda Indah dan Mas Yudha membuka pos pelayanan terbuka. Warga datang silih berganti, ada yang mengadukan lambatnya pelayanan administrasi, kesulitan mengakses bantuan sosial, hingga harapan terhadap pembangunan jalan desa dan irigasi pertanian. Tak satu pun keluhan diabaikan.

Bunda Indah mencatat langsung aduan warga di bukunya. Beberapa diselesaikan di tempat bersama camat dan kepala OPD terkait. Yang lainnya ditindaklanjuti dengan batas waktu penyelesaian yang jelas.

Siti Munawaroh (47), warga Kunir, mengaku terharu karena untuk pertama kalinya bisa berbicara langsung dengan bupati. “Biasanya ngeluh harus lewat banyak orang. Sekarang bisa ngomong sendiri. Didengarkan, dan langsung dicatat,” ucapnya.

BACA JUGA:Pemkab Lumajang Siap Implementasikan Kopdeskel Merah Putih secara Optimal

Menurut Bunda Indah, proses seperti ini bukan hanya mempercepat penanganan masalah, tetapi juga menghidupkan kembali kepercayaan warga terhadap pemerintah. “Mereka ingin didengar, bukan diwakili. Dan pemerintah harus berani mendengar langsung meskipun keluhannya pedas,” katanya.

Mas Yudha menambahkan bahwa pemimpin daerah harus hadir tidak hanya saat kampanye, tetapi juga dalam keseharian warga. “Kita datang untuk melihat kenyataan, bukan sekadar menerima data. Karena realitas di lapangan sering kali berbeda dari laporan,” ujarnya.

Sumber: