Dorong Peningkatan Layanan, Kakanwil Kementerian HAM Jatim Audiensi dengan Gubernur Khofifah
Kakanwil Kementerian HAM Jatim Toar R E Mangaribi berkomunikasi dengan Gubernur Jatim Khofifah.--
SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Langkah strategis diambil oleh Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Jawa Timur dalam memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.
Kepala Kanwil Kementerian HAM Jatim, Toar R E Mangaribi baru-baru ini melakukan pertemuan penting dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Selasa, 15 April 2025.
BACA JUGA:Kementerian ATR/BPN dan Kementerian HAM Koordinasi Bahas Legalisasi Tanah Berdampak HAM
Mini Kidi--
Audiensi ini menjadi momentum untuk menjalin kolaborasi yang lebih erat dalam memajukan pelayanan Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh Jatim.
“Pertemuan dengan Bu Gubernur bertujuan untuk memperkuat kerja sama, sinergitas, dan dukungan terhadap pengembangan pelayanan HAM di wilayah Jawa Timur,” ujar Toar dihubungi, Rabu, 16 April 2025.
Dalam pertemuan yang berlangsung konstruktif tersebut, Kakanwil Toar juga menyampaikan berbagai inisiatif kerja sama yang diyakini akan meningkatkan kualitas perumusan, penetapan, dan implementasi kebijakan HAM di tingkat provinsi.
BACA JUGA:Koordinasi Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian HAM, Bahas Legalisasi Tanah
“Harapannya, upaya ini akan mempermudah akses masyarakat Jatim terhadap layanan HAM yang berkualitas,” tegas dia.
Lebih lanjut, Toar juga menyampaikan kebutuhan mendesak akan dukungan sarana dan prasarana, khususnya pengadaan gedung baru yang representatif untuk menunjang kinerja operasional kantor wilayah.
Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyambut hangat kedatangan Kakanwil beserta jajaran.
BACA JUGA:Peserta Seleksi CASN Kemenkumham Jatim Tunjukkan Bakat dan Keterampilan di Tes WPFK
Khofifah menegaskan komitmen Pemprov Jatim untuk bersinergi dan berkolaborasi lintas sektor dalam menjawab berbagai tantangan di bidang HAM.
Bahkan sebagai bentuk dukungan nyata, Gubernur Khofifah menawarkan beberapa opsi aset properti milik Pemprov Jatim, termasuk eks Gedung (Badan Kepegawaian Daerah) BKD dan eks Gedung (Dharma Wanita Persatuan) DWP, untuk dihibahkan sebagai kantor baru Kanwil Kementerian HAM Jatim.
Sumber:
- Share:
