Penugasan Surveyor DTSEN Dikeluhkan ASN Dispendik Surabaya, Pemkot Janji Evaluasi Lokasi
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh.--
SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID – Sejumlah aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengeluhkan penugasan sebagai surveyor Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) karena lokasi survei dinilai jauh dari domisili, Selasa 30 September 2025.
Keluhan utama yang muncul adalah jarak lokasi, beban kerja tambahan yang berat, serta potensi terganggunya tugas pokok mereka di satuan pendidikan.
Mini Kidi--
Salah satu kasus terjadi pada seorang ASN yang tinggal di Benowo tetapi harus bertugas di Krembangan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh menegaskan bahwa tugas tambahan sebagai surveyor hanya diberikan kepada tenaga administrasi sekolah, bukan guru.
“Itu bukan guru, itu TU atau tenaga administrasi sekolah. Tenaga administrasi itu tanggung jawabnya tidak sama dengan teman-teman guru,” ujar Yusuf.
Ia menambahkan waktu pelaksanaan survei dapat disesuaikan agar tidak mengganggu pekerjaan utama.
“Dan waktunya juga menyesuaikan,” tambahnya.
Terkait penempatan lokasi yang jauh dari domisili, Yusuf menyatakan akan segera melakukan pengecekan dan evaluasi.
“Nanti juga kami cek supaya tidak saling memberatkan. Misalnya tenaga administrasi domisilinya Krembangan ya ditugaskan di wilayah Krembangan. Kalau tidak sesuai domisili ya kita oper. Kami akan mencari solusi terbaik,” paparnya.
BACA JUGA:Wawali Armuji Mediasi Dugaan Pungli Mengatasnamakan Sumbangan 17 Agustusan di Vape Store Bubutan
Yusuf membuka kemungkinan pemetaan lokasi selama ini didasarkan pada alamat kantor atau tempat kerja, bukan alamat tempat tinggal sesuai data kependudukan.
“Mungkin karena disesuaikan dengan tempat kerja, mungkin bisa juga. Jadi domisili tempat kerja atau tempat rumah beda,” jelasnya.
Ia menegaskan evaluasi akan dilakukan agar penugasan ke depan lebih efektif dan tidak memberatkan petugas.
BACA JUGA:ASN dan Karyawan BUMN Boleh Jadi Pengurus Koperasi Merah Putih
“Kami cek dulu dan akan ada evaluasi. Kami mohon dukungannya agar program ini berjalan lancar,” harapnya.
Di sisi lain, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya M. Fikser menegaskan DTSEN merupakan fondasi utama agar kebijakan pemerintah tepat sasaran.
Ratusan petugas telah mengikuti pelatihan intensif pada 25–28 September 2025 dan akan turun ke lapangan selama sebulan penuh mulai 1 Oktober 2025 untuk memverifikasi data warga.
“DTSEN adalah program strategis pemerintah untuk menyatukan data kependudukan dan sosial ekonomi warga dengan mencocokkannya menggunakan Nomor Induk Kependudukan,” kata Fikser, Sabtu 27 September 2025.
BACA JUGA:Polsek Wonocolo Amankan 7 Jukir Liar dan Tukang Cepek, Berikut Identitasnya
Ia menjelaskan pendataan dilakukan digital melalui aplikasi FASIH-Mobile, mencakup identitas keluarga, kondisi rumah, status pekerjaan, pendidikan, kesehatan, serta sarana rumah tangga.
Petugas wajib mengambil foto rumah dan mencatat koordinat lokasi dengan teknologi geotag.
“Kami mengimbau warga untuk kooperatif dan memberikan data sejujur-jujurnya agar program bantuan sosial dan kebijakan lainnya benar-benar sampai kepada yang berhak,” tegasnya.
Surabaya ditunjuk sebagai pilot project nasional pembaruan DTSEN. Dari total 3,04 juta penduduk Surabaya, sekitar 2,98 juta jiwa atau 97 persen datanya telah padan dengan DTSEN.
Namun, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyebut masih ada sekitar 291 ribu data yang dikembalikan untuk diverifikasi bersama Pemkot Surabaya.
Sumber:
- Share:
