DPRD Surabaya Dukung Penuh Syarat SLHS bagi Vendor Makan Bergizi Gratis

SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID – Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko memberikan dukungan penuh terhadap langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang mewajibkan penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Selasa 30 September 2025.

Kebijakan ini dinilai penting untuk menjamin kualitas dan keamanan makanan yang diterima siswa.

Mini Kidi--

Langkah tersebut sejalan dengan pembentukan Satuan Tugas Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk memastikan program berjalan sesuai standar.

“Secara umum apa yang disyaratkan oleh wali kota sudah sangat tepat. Vendor MBG wajib memiliki SLHS dan harus didukung tenaga profesional yang berpengalaman dalam pengolahan makanan,” kata Yona yang akrab disapa Cak Yebe.

Cak Yebe menekankan pentingnya peran tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia sebagai garda terdepan dalam pengawasan program.

BACA JUGA:Komisi A DPRD Surabaya Rekomendasikan Pencabutan Aturan Tiga KK Satu Alamat

Menurutnya, kedua tim tersebut harus bekerja sesuai standar operasional prosedur yang ketat dan tidak boleh lengah terhadap potensi pelanggaran.

“Fungsi tim SPPI sebagai pelaksana lapangan harus memiliki integritas dan independensi yang kuat. Mereka harus menjadi penggerak utama yang memastikan program MBG berjalan dengan baik dan sesuai SOP,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa peran tim SPPI tidak hanya sebatas memastikan distribusi makanan tepat waktu, tetapi juga sebagai edukator gizi bagi masyarakat serta menjadi mata dan telinga pemerintah untuk melaporkan kondisi riil di sekolah penerima manfaat.

BACA JUGA:Ketua Komisi A DPRD Surabaya Minta Pembangunan dari Dakel Jangan Setengah Jalan

Menyoroti insiden dugaan keracunan siswa dalam program serupa di daerah lain, Cak Yebe mendorong Pemkot Surabaya memperkuat sistem pengawasan sejak dini.

Menurutnya, evaluasi dan pembelajaran dari kejadian di luar Surabaya adalah kunci agar program tidak sia-sia atau membahayakan.

“Pemerintah kota harus mengambil pelajaran dari banyak kejadian di daerah lain. Evaluasi ini penting agar program MBG di Surabaya tidak mubazir dan membawa mudarat,” tuturnya.

Untuk memperkuat pengawasan, ia mengusulkan pelibatan aktif dinas kesehatan melalui puskesmas setempat untuk memantau kesehatan siswa secara berkala. Ia juga menyarankan kolaborasi dengan akademisi dari fakultas psikologi untuk memantau perkembangan mental siswa.

BACA JUGA:Ketua Komisi A DPRD Surabaya Minta Pembangunan dari Dakel Jangan Setengah Jalan

Usulan ini didasarkan pada pengalamannya saat melakukan uji coba program serupa dengan biaya pribadi di SDN Kedurus 1. Selama sebulan, ia melibatkan tenaga medis dan tim psikologi untuk memantau 330 siswa, yang hasilnya menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor.

“Dari pengalaman itu, saya melihat pentingnya kolaborasi dengan akademisi dan dinas terkait. Kunjungan berkala minimal seminggu sekali secara acak bisa menjadi evaluasi progres siswa penerima manfaat,” jelas Cak Yebe.

Ia menegaskan bahwa meskipun faktor pemicu keracunan makanan bisa beragam, kunci utamanya terletak pada sistem pengawasan yang menjadi tanggung jawab penuh SPPG dan SPPI.

BACA JUGA:Insiden Bendera Terbalik, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Minta Publik Tak Sudutkan Paskibra

Cak Yebe juga mengajak seluruh pihak, baik Pemkot Surabaya maupun masyarakat, untuk bersama-sama melakukan evaluasi sejak dini demi kesuksesan program.

“Mumpung durung kedaden nang Suroboyo, ayo dievaluasi bareng. Tidak ada salahnya menerima masukan dari masyarakat demi kebaikan program ini,” pungkasnya.

Sumber: