Fraksi PDI Perjuangan Jatim Soroti Masih Ada Pungutan Liar di Pendidikan
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana--
SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan pendidikan yang adil, berkualitas, dan inklusif. Serta bebas dari tindakan pungutan liar (pungli).
BACA JUGA:Hardiknas di Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi Tekankan Pendidikan Berkarakter dan Pemerataan
Mini Kidi--
Dalam pandangan Fraksi PDI Perjuangan, pendidikan yang berkualitas tidak hanya soal infrastruktur dan kurikulum, tetapi juga tentang keadilan akses, kemurnian niat, serta kebersamaan dalam tanggung jawab.
"Kami percaya bahwa pendidikan yang bermutu tidak bisa lahir dari sistem yang eksklusif, apalagi koruptif. Pendidikan harus bersih dari praktik pungli, bebas diskriminasi, dan menjangkau semua kalangan tanpa kecuali, termasuk anak-anak buruh, petani, nelayan, dan masyarakat miskin," ungkap Bunda Renny.
BACA JUGA:Hardiknas 2025: Pemkot Batu Luncurkan Program Beasiswa 1.000 Sarjana untuk Pemerataan Pendidikan
Momentum memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2025, fraksi berlambang banteng moncong putih itu menyatakan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam membangun ekosistem pendidikan yang menyeluruh, berkeadilan, dan berintegritas.
Wara Sundari Renny Pramana, menegaskan bahwa tema Hardiknas tahun ini sejalan dengan roh perjuangan partai yang selalu memposisikan pendidikan sebagai alat pembebasan dan pencerahan bangsa.
BACA JUGA:Peringatan Hardiknas, Bupati Warsubi Launching Kegiatan Fisik bagi Satuan Pendidikan
Bunda Renny menekankan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 UUD 1945.
Karena itu, negara dan seluruh elemen bangsa harus menempatkan pendidikan sebagai tanggung jawab kolektif, bukan sekadar proyek atau komoditas ekonomi. Ia menyayangkan masih adanya praktik pungutan liar di satuan pendidikan, terutama di sekolah-sekolah negeri yang sejatinya dibiayai oleh negara.
"PDI Perjuangan konsisten menolak segala bentuk pungli dalam dunia pendidikan. Kami mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat pengawasan dan menindak tegas oknum yang bermain. Tak boleh lagi ada dalih sumbangan suka rela yang menekan orang tua siswa,” ujarnya.
BACA JUGA:Kado Hardiknas, Pemkab Bojonegoro Siapkan Beasiswa Perguruan Tinggi
Menurut Ketua Komisi E DPRD Jatim itu, Fraksi PDI Perjuangan akan terus memantau kinerja dinas pendidikan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Sumber:
- Share:
