Dinkes Situbondo Alokasikan Rp39,4 Miliar DBHCHT untuk Program Kesehatan Berantas

SITUBONDO, MEMORANDUM.CO.ID – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Situbondo mengalokasikan Rp39,4 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk membayar iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan melalui program Berobat Tanpa Batas (Berantas).

Program ini bertujuan memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan tanpa beban biaya.

Mini Kidi--

Langkah tersebut sejalan dengan visi dan misi Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo dan Wakil Bupati Ulfiyah.

Kepala Dinkes Kabupaten Situbondo dr Sandi Hendrayono menyatakan bahwa anggaran tersebut diprioritaskan untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi penduduk Situbondo.

Program Berantas juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mempertahankan capaian Universal Health Coverage (UHC) serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan di seluruh fasilitas.

BACA JUGA:Tingkatkan Minat Baca, Pemkab Situbondo Gelar Festival Literasi

“Dana DBHCHT ini menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses layanan kesehatan, terutama mereka yang rentan atau kehilangan pekerjaan,” ujar dr Sandi Hendrayono, Jumat 10 Oktober 2025.

Menurut dr Sandi, anggaran sebesar Rp39.436.546.829 itu difokuskan untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.

Dengan adanya pembiayaan dari DBHCHT, masyarakat tidak perlu lagi khawatir terhadap beban biaya layanan kesehatan.

“Melalui skema program berobat tanpa batas atau Berantas, pemerintah ingin memastikan tidak ada warga Situbondo yang kehilangan hak atas pelayanan kesehatan hanya karena terkendala biaya. Semua harus terjamin,” bebernya.

BACA JUGA:Mas Rio Resmikan Gereja Katolik Maria Bintang Samudera Situbondo sebagai Cagar Budaya

dr Sandi menegaskan bahwa program Berantas merupakan bagian dari langkah Pemkab Situbondo untuk mempertahankan capaian UHC atau cakupan kesehatan semesta.

Dengan dukungan DBHCHT, Dinkes terus memperluas kepesertaan masyarakat dalam program jaminan kesehatan nasional.

“Harapan kami, status UHC Situbondo tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diikuti peningkatan kualitas layanan kesehatan di seluruh fasilitas, baik puskesmas maupun rumah sakit daerah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dr Sandi menambahkan bahwa pemanfaatan DBHCHT di bidang kesehatan tidak hanya digunakan untuk membayar iuran BPJS, tetapi juga untuk mendukung pembangunan sektor kesehatan secara menyeluruh.

Termasuk di dalamnya peningkatan kualitas pelayanan, perbaikan sarana dan prasarana, serta kegiatan promotif dan preventif guna mencegah penyakit.

BACA JUGA:Pemerintah Kabupaten Situbondo Mendukung Penerapan Keadilan Restoratif

“DBHCHT adalah wujud nyata sinergi antara sektor ekonomi dan sosial. Hasil dari cukai tembakau kami kembalikan untuk kepentingan masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan,” katanya.

Agar program layanan kesehatan tepat sasaran, Dinkes Situbondo juga menggandeng Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan BPJS Kesehatan.

Sinkronisasi data dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih peserta serta memastikan seluruh anggaran digunakan secara efektif.

“Setiap rupiah dari DBHCHT harus memiliki manfaat yang jelas. Kami melakukan verifikasi rutin agar penerima manfaat benar-benar masyarakat yang membutuhkan,” kata dr Sandi.

Melalui pengalokasian dana sebesar Rp39,4 miliar ini, Pemkab Situbondo menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas perlindungan kesehatan bagi seluruh warganya.

BACA JUGA:Serunya Bupati dan Forkopimda Situbondo Menikmati Sunset di Pantai Wisata Pasir Putih

Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa DBHCHT tidak hanya berkontribusi pada perekonomian daerah, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

“Program ini merupakan upaya Pemkab Situbondo dalam mengoptimalkan pemanfaatan DBHCHT di sektor kesehatan. Melalui sinergi lintas instansi, Pemkab terus berkomitmen mewujudkan masyarakat Situbondo naik kelas,” pungkasnya.(ADV)

Sumber: