Komunitas Rakyat Antikorupsi Desak Polisi dan Jaksa Usut Carut-Marut SPMB Sidoarjo
Ketua Komunitas Rakyat Antikorupsi Sidoarjo, Mohlison bersama komunitasnya.(san)--
Cak Son dan ormasnya yang mencoba menginvestigasi langsung ke SMAN 3 Sidoarjo, salah satu sekolah yang dikeluhkan masyarakat, mengaku tidak mendapat jawaban yang jelas. Bahkan, perwakilan dari humas SMAN 3 justru memberikan penjelasan yang tidak masuk akal. “Walaupun kategori yang diambil adalah domisili, tetap acuan SPMB itu adalah nilai, untuk pemerataan,” ujar Cak Son, menirukan perwakilan humas SMAN 3.
Cak Son pun mempertanyakan keterbukaan publik di Sidoarjo ketika ada pengaduan soal SPMB. "Pihak sekolah justru menyarankan agar kami mengadu ke pusat," ceritanya.
Ketika Cak Son mendatangi langsung Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Jalan Jagir, Surabaya, ia kembali dihadapkan pada situasi saling lempar tanggung jawab antarpetugas. Dua operator SPMB Jawa Timur yang berhasil ditemui hanya menyampaikan kalau mereka hanya pelaksana. SPMB kerja sama dengan pihak vendor yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
Sejumlah wali murid juga mengeluhkan bahwa tidak ada sosialisasi yang komprehensif mengenai sistem SPMB ini sebelum pelaksanaan, sehingga banyak orang tua merasa kebingungan dan dirugikan.
BACA JUGA:Dewan Pendidikan Jatim Dalami Kisruh SPMB Tingkat SMAN
Gejolak serupa tidak hanya terjadi di Sidoarjo, namun juga mulai bermunculan di beberapa daerah lain di Indonesia. Karena itu, Cak Son dan rekan-rekannya mendesak DPRD Kabupaten Sidoarjo, DPRD Provinsi Jawa Timur dan DPR RI untuk turun tangan dan mengawal keluhan masyarakat soal SPMB.
“Kami butuh kepastian dan keadilan. Kalau memang sistem ini bertujuan baik, maka harus transparansi dan hak masyarakat untuk mengetahui hasilnya adalah keharusan,” pungkasnya.(san)
Sumber:
- Share:
