Jelang May Day, Kapolda Ajak Serikat Buruh Jaga Sitkamtibmas di Jatim

SURABAYA, MEMORANDUM-Untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas) jelang peringatan hari buruh atau May Day setiap tanggal 1 Mei, Kapolda Jatim menggelar halal bihalal bersama serikat pekerja buruh se-Jatim di Gedung Patuh lantai 2 Mapolda Jatim, Jumat 26 April 2024.

Dalam kegiatan ini juga dihadiri pejabat utama (PJU) Polda Jatim, Kasdam V/Brawijaya, Kadisnakertrans Jatim, Kapolres/ta jajaran. 

Kapolda Jatim Irjenpol Imam Sugianto, menyampaikan, bahwa hari ini menyelenggarakan Halal Bihalal bersama 28 serikat pekerja dan serikat buruh yang ada di Jatim. 

BACA JUGA:Satpol PP Tertibkan PKL Depan Korem Surabaya, Kembalikan Fungsi Jalan Alternatif

Dalam kegiatan tersebut, Forkopimda Jatim meminta agar buruh tidak berlebihan dalam merayakan may day. 

"Merayakan ulang tahun dengan hikmat dengan santun, dengan membuat kegiatan kegiatan yang membawa manfaat untuk masyarakat di lingkungan masing masing," kata Kapolda Jatim Irjenpol Imam Sugianto. 

BACA JUGA:Pengajian Gus Iqdam, Personel Gabungan Diterjunkan ke Lokasi

Kapolda Jatim menuturkan, bahwa tidak ada larang untuk perwakilan dari luar Kota Surabaya merayakan May Day. Irjen Imam mempersilahkan dan pihaknya akan mengawal dan mengamankan asal tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. 

"Sedangkan untuk pengamanan sudah disiapkan dan nantinya akan dikomunikasikan dengan para ketua serikat pekerja dan serikat buruh," tuturnya. 

Sementara itu Ketua SPSI Jatim Ahmad Fauzi, menyampaikan ucapkan terima kasih kepada Kapolda Jatim atas sambutannya dalam kegiatan halal bihalal.

Peringatan may day, buruh berkomitmen agar Jawa Timur tetap kondusif. Dan kamtibmas harus menjadi nomor satu dan prioritas.

"Nanti may day akan dikerahkan 50 ribu orang, namun yang terpenting sesuai arahan Pak Kapolda bahwa kamtibmas adalah nomor satu," kata Ketua SPSI Jatim, Ahmad Fauzi.

Lebih jauh disampaikan, pada peringatan may day nanti ada beberapa hal yang akan disampaikan diantaranya, UU Omnibus law menjadi prioritas.

"Omnibus law ini masih menyisakan masalah yang penting khususnya UMK yang ada di Indonesia," tutup dia. (rid)

Sumber: