Percepatan Pembangunan Ekonomi Jadi Fokus Pemkab Blitar di Tahun 2025

Percepatan Pembangunan Ekonomi Jadi Fokus Pemkab Blitar di Tahun 2025

Bupati Blitar Hj Rini Syarifah didampingi oleh Kepala Bappedalitbang Rully Wahyu-Biro Blitar-

BLITAR, MEMORANDUM - Bupati Blitar Hj Rini Syarifah membuka Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025. Agenda ini merupakan penjabaran RPJMD 2021-2026, yang dilakukan tiap tahunnya.

"Ini adalah rangkaian proses penyusunan RKPD secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai potensi dan permasalahan yang dihadapi," ungkap Rini dalam sambutannya di Ruang Candi Penataran  Kankab Kanigoro, Selasa 13 Februari 2024.

Termaktub dalam undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Disebutkan adanya keterpaduan antara aspek politis, teknokratis, partisipatif, dan bottom up. 

"Konsultasi publik merupakan upaya penjaringan aspirasi dari instansi maupun lembaga, atau organisasi kemasyarakatan, guna melengkapi dan menyempurnakan RKPD 2025," jelasnya.

BACA JUGA:Badai Polemik Tak Bikin Pemkab Blitar Buka Suara, Dewan Didesak Percepat Hak Angket

Dalam acara ini, turut hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar,  Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, dan perwakilan Bappeda Jatim. 

Terkait penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan isu-isu ekonomi lainnya, kata Rini, tetap akan menjadi fokus pemerintah daerah pada tahun 2025.

"Baik percepatan pembangunan Pansela dan jalan-jalan siripnya, maupun jalan tol Tulungagung-Blitar-Kepanjen juga akan menjadi agenda pembangunan di sektor infrastruktur. sinkronisasi dan sinergitas antar program pembangunan ini, diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah serta menjawab berbagai permasalahan pembangunan," terang bupati perempuan pertama Blitar ini.

Rini pun menghimbau pada seluruh Kepala OPD untuk memaksimalkan potensi dana perimbangan yang didapat. Dalam hal ini, mutlak ditekankan adanya sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

BACA JUGA:Sewa Rumdin Wabup, Pemkab Blitar Bayar Rp 490 Juta ke Mak Rini

"Mari kita sinergikan rencana kerja kita dengan rencana kerja kementerian/lembaga, sehingga berbagai program pembangunan yang kita rencanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dengan dukungan pendanaan di luar APBD," pungkasnya.

Sebagai informasi, selama menjabat, Rini telah berhasil memperbaiki beberapa indikator makro Kabupaten Blitar. Diantaranya adalah penigkatan Indeks Pembangunan Manusia dan penurunan angka kemiskinan, ketimpangan, serta tingkat pengangguran. (Adv/kmf/nus/zan)

Sumber: