Pejabat Sibuk Berkampanye, Urusan Masyarakat Terbengkalai

SURABAYA, MEMORANDUM-Pengamat politik dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), Umar Sholahudin, menyayangkan sikap pejabat NKRI pada awal 2024 ini. Bahkan dia menyebut ironi.

Pasalnya, para pejabat tertinggi mulai dari presiden, menteri, gubernur, hingga wali kota tengah sibuk berkampanye alih-alih mementingkan kemashlahatan rakyat.

"Ironis. Tak hanya Jokowi yang sibuk cawe-cawe Pilpres, tapi juga diikuti oleh beberapa menteri. Mereka lebih mementingkan diri dan kelompoknya daripada urusan masyarakat," kata Umar dihubungi, Rabu, 24 Januari 2024.

BACA JUGA:TKD Prabowo-Gibran Jatim Panaskan Mesin Pemenangan Pilpres 2024

Seperti diketahui, pada awal tahun ini rakyat dihadapkan pada beragam persoalan. Misalnya, kenaikan pajak di beberapa sektor hingga harga kebutuhan pangan yang melambung.

BACA JUGA:Prabowo-Gibran Potensial Menang Satu Putaran di Pilpres 2024, Hasil Survey LSRI Capai 44,1 Persen

Hal ini lantas membuat rakyat menjerit. Namun, suara rakyat tak sampai di telinga pengampu kebijakan. Para pejabat memilih putar otak untuk berkampanye memenangkan paslon masing-masing.

"Sibuknya pejabat berkampanye ini tentu berdampak terhadap kebijakan yang ada. Alhasil urusan masyarakat terbengkalai. Termasuk masalah ekonomi," tandas Umar.

Yang makin membuat Umar merasa miris adalah para pejabat secara telanjang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik mereka. Semestinya, kata Umar, Bawaslu bertindak tegas dan melayangkan kartu kuning.

"Bahkan Jokowi sendiri secara telanjang juga membolehkan para pejabat seperti menteri untuk berpihak dan berkampanye untuk paslon tertentu," bebernya.

Tindakan politik Jokowi ini lantas dinilainya sangat merusak tatanan politik dan demokrasi. Mengancam pemilu yang luber dan jurdil. "Jokowi di akhir masa jabatannya bukannya meninggalkan legacy yang baik tapi justru sangat buruk bagi generasi dan masa depan bangsa ini," kata Umar.

Hal senada disampaikan pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam. Menurut telaahnya, pejabat publik harus bisa menjaga nalar agar tetap sehat jelang Pemilu 2024.

Selain itu, pejabat publik juga harus bisa menjadi barisan teladan-teladan nasional agar negara ini senantiasa terjaga dengan akal budi dan kebijaksanaannya.

"Jangan sampai pejabat publik kita melupakan kepantasan, kepatutan, dan nalar sehat. Sehingga menjadi contoh buruk bagi generasi mendatang," tegasnya.

Sumber: