Elite Politik, Sadarlah

Pertarungan menuju kursi istana presiden melalui pemilihan presiden pada 14 Februari 2024 mendatang, rawan konflik.

Munculnya nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang mendampingi calon presiden Prabowo Subianto telah mengubah reaksi elite politik tanah air secara drastis.

Para elite dan pemimpin partai politik kembali mencari panggung untuk memberikan peluang kepada wali Kota Solo ini untuk melangkah menuju istana presiden.

Namun, sebagian lagi dari elitevpolitik menganggap bahwa majunya Gibran yang juga merupakan anak dari Presiden Joko Widodo terlalu cepat setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Saat ini wacana dan gerakan untuk menghalangi keputusan MK semakin menguat, dengan tujuan agar Gibran tidak dapat maju sebagai calon wakil presiden.

Sebagian kalangan meyakini bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mungkin membatalkan posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Namun, perlu diingat bahwa putusan MKMK nantinya tidak akan dapat mengubah keputusan yang sudah diambil oleh Hakim Mahkamah Konstitusi.

Tarik-ulur mengenai siapa yang akan diuntungkan tentu akan mempengaruhi kuat antara 'Efek Megawati' dan 'Efek Joko Widodo'.

Pertanyaannya adalah mengapa persoalan ini berpusat pada kedua tokoh nasional ini. Hal ini karena majunya Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka bersamaan dengan majunya Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan membawa implikasi besar bagi banyak hal.

Keputusan MK tentu akan berdampak pada seluruh rakyat, bukan hanya pada Gibran. Siapa tahu, nantinya akan muncul lagi anak muda yang memiliki potensi dan pada akhirnya tidak terhalang oleh batasan usia.

Termasuk juga munculnya gagasan tiga periode kepemimpinan presiden. Namun, usulan ini jelas ditolak oleh banyak pihak karena aturan presiden hanya memperbolehkan untuk menjabat dua periode.

Kedua pasangan capres-cawapres mengklaim akan melanjutkan kepemimpinan Joko Widodo. Artinya, kepemimpinan Joko Widodo-Ma'ruf Amin harus tetap berlanjut.

Saat ini, banyak yang membicarakan isu politik dinasti. Meskipun secara sadar, semua tokoh politik di tanah air juga memperkuat posisi dinasti mereka.

Namun, dalam kondisi seperti ini, rakyatlah yang mungkin akan merasakan dampaknya. Karena di luar sana, masih banyak rakyat yang hidup sulit dan miskin.

Beberapa bahkan berpendapat bahwa siapapun presidennya, tidak banyak yang akan berubah secara substansial.

Oleh karena itu, rakyat perlu memiliki pemahaman politik yang cukup. Tanpa politik, negara tidak akan dapat maju dan berkembang.

Dari era sebelumnya hingga era modern ini, peran politik sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat.

Namun, masih banyak masyarakat yang acuh tak acuh dan memiliki banyak alasan untuk tidak memahami masalah politik serta kurang memiliki pengetahuan yang memadai tentang bidang politik.

Mayoritas dari mereka yang kurang memahami politik adalah anak muda. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat, terutama anak muda, untuk memahami politik sejak dini.

Untuk itu, beberapa langkah diperlukan agar rakyat tidak menjadi korban dari kekacauan politik. Salah satunya adalah transparansi dan partisipasi publik.

Penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan presiden berlangsung dengan transparan dan melibatkan partisipasi publik yang luas.

Masyarakat harus diberikan akses informasi yang jelas dan akurat mengenai proses pemilihan dan kandidat yang bersaing.

Penguatan lembaga-lembaga independen juga sangat penting. Hal ini termasuk memperkuat lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil didasarkan pada hukum dan konstitusi.

Mempertahankan integritas lembaga ini adalah kunci untuk memelihara kepercayaan publik.

Edukasi politik juga sangat diperlukan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga mereka dapat memahami peran dan fungsi lembaga-lembaga politik.

Hal ini akan membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang bijak dalam memilih pemimpin.

Peningkatan keterwakilan juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa berbagai kelompok masyarakat, termasuk generasi muda, memiliki keterwakilan yang adil dalam proses politik. Ini dapat dicapai dengan memberikan peluang yang sama untuk berpartisipasi dan memajukan karier politik.

Pendekatan dialog dan kompromi juga penting. Para elit politik dan pemimpin partai perlu memprioritaskan dialog dan mencari solusi kompromi yang menguntungkan semua pihak.

Hal ini akan membantu menghindari ketegangan dan konflik yang dapat mempengaruhi stabilitas politik.

Pendidikan kepemimpinan juga penting, yaitu mendorong pengembangan kader-kader politik yang berkualitas, termasuk dari kalangan muda, untuk memastikan bahwa pemimpin yang muncul memiliki kompetensi dan integritas yang diperlukan.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan dapat diciptakan proses pemilihan presiden yang lebih transparan, adil, dan stabil untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. (*)

Sumber: