Said Abdullah: Tidak Ada Jalan Instan bagi Kader PDI Perjuangan di Pemilu 2024

SURABAYA, MEMORANDUM - Menjelang pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur tetap komitmen menjaga mesin partai politiknya untuk mengawal Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024.

Meski sampai saat ini masih menjadi tekat-teki siapa bakal cawapres mendampingi Ganjar Pranowo. PDI Perjuangan tidak mendukung jalan instan bagi setiap kader PDI Perjuangan dalam menugaskannya pada jabatan jabatan politik.

Menghadapi kondisi ini, Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Said Abdullah menyampaikan, situasi politik nasional termutakhir. Said Abdullah menyebutkan, PDI Perjuangan teguh berpendirian untuk menjaga keseluruhan norma konstitusi, sebab partai politik punya tanggungjawab politik-konstitusional untuk mengajukan capres dan cawapres sebagaimana yang diatur oleh konstitusi. Titik tekannya bukan sekadar pada aturan.

"Apalagi utak-atik aturan, lebih dari itu, perlunya soal kematangannya dalam kepemimpinan. Sebab ada tanggungjawab, sekaligus resiko yang besar pada pundak pemimpin nasional,” tegas Said Abdullah.

BACA JUGA:Diganti Said Abdullah, Kusnadi Legowo

Memaknai peran ini, lanjut Said Abdullah, PDIP mengajukan Ganjar Pranowo.

“Karena beliau mengawali dengan merit politik yang benar, kiprahnya teruji dalam kepemimpinannya dua periode di Jawa Tengah, suatu jabatan politik satu tingkat di bawah Presiden. Rute itu telah kami buktikan melalui jalan politik dari Presiden Joko Widodo saat ini,” sebut Said.

Lanjut Said Abdullah bahwa PDI Perjuangan, kaderisasi partai adalah jalan untuk menguatkan rekrutmen jabatan jabatan politik.

“Tidak ada jalan instan bagi setiap kader PDI Perjuangan dalam menugaskannya pada jabatan jabatan politik. Semua dijalani dari bawah. Jalan berliku itu juga yang ditempuh oleh Ibu Mega, Mbak Puan Maharani, Mas Ganjar Pranowo, termasuk Presiden Joko Widodo saat ini,” sebutnya dalam keterangan persnya.

BACA JUGA:MH Said Abdullah Bangun Hotel Bintang Empat Pertama di Madura

Berproses dari bawah, lanjut Said Abdullah adalah jalan untuk menggembleng setiap kader mendapati pengalaman politik yang panjang.

“Pengalaman panjang itulah yang menjadi ilmu kehidupan untuk mematangkan setiap kader, untuk bisa selesai atas dirinya sendiri,” urai dia.

Sebab itu, PDI Perjuangan0i tidak mengenal penugasan instan dan kilat dalam jabatan jabatan politik. Sebab yang di pertaruhkan adalah keselamatan rakyat. Jika tetap memaksakan jalur kilat, PDI Perjuangan tidak menyediakan perangkonya.

“Selain hukum tertinggi yang bersifat tertulis, konstitusi dan seluruh aturan tertulis dibawahnya yang harus ditaati, Bagi PDI Perjuangan hal itu saja tidak cukup. Di luar pagar norma tertulis ada norma norma etis dan asas kepatutan dalam urusan politik-negara, khususnya menyangkut kepemimpinan nasional. Ibaratnya, calon pemimpin nasional adalah manusia setengah dewa. Ada kewenangan yang sangat besar pada kekuasaanya. Pada kekuasaan yang besar itu pula bergelayut harapan dari rakyat. Karena itu, titik awal keberangkatannya harus bersih dari seluruh beban etis- dan asas kepatutan, apalagi terlibat dalam utak atik konstitusi demi kursi kekuasaan. Ibu Mega mengajari kita arti kekuasaan, beliau tidak memaksakan anak anaknya untuk mendapat karpet merah, dan menyingkirkan halangan apapun demi hal itu,” sebut Said.(day)

Sumber: