Ikuti Rakor Percepatan Penanganan Bencana, Pj Wali Kota Malang Siap Laksanakan Instruksi Gubernur Jatim

MALANG, MEMORANDUM-Penjabat (Pj) Wali Kota MALANG Dr Ir Wahyu Hidayat MM menghadiri ‘Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Bencana di Wilayah Jawa Timur dan Antisipasi Bencana Hidrometeorologi Tahun 2023 – 2024’, di Kantor BPSDM Jatim, Surabaya, Senin, 9 Oktober 2023.

Rakor dipimpin langsung Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan dihadiri oleh para wali kota dan bupati serta Kalak BPBD kota/ kabupaten se Jawa Timur.

Wahyu Hidayat menyampaikan beberapa point penting dari arahan Ibu Gubernur saat rakor tersebut adalah kepala daerah dapat memanfaatkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

“Kebutuhan masyarakat harus terpenuhi dengan memanfaatkan CBP maka kebutuhan pangan masyarakat akan aman, kami akan segera pelajari ketentuan yang berlaku untuk segera menjalankan instruksi tersebut,” ujarnya. 

Lebih lanjut, Pj Wali Kota Wahyu menyebutkan pesan Gubernur Khofifah untuk segera melakukan normalisasi pada sungai-sungai dan saluran air.

“Pengerukan sungai dan saluran air tersebut penting dilakukan karena kita juga akan segera menghadapi La Nina. Kami akan instruksikan Perangkat Derah terkait untuk melaksanakannya,” jelas Wahyu.

Saat rakor, Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan saat ini Jatim sedang menghadapi krisis dampak dari kekeringan. Salah satu dampak terasa adalah musim panen padi yang menurun. Ini menyebabkan harga beras di pasar meningkat melampaui harga eceran tertinggi (HET) zona I Jawa yakni Rp 10.900 per Kg.

“Cadangan Beras Pemerintah (CBP) cukup, kalau bisa dimanfaatkan 100 ton saja bisa memberi solusi untuk mengatasi bagi yang terdampak,” ujar Khofifah.

Karena itu, dengan status tanggap darurat kekeringan maka daerah diharapkan menggelontorkan CBP yang ada. “Kalau di SK Tanggap Darurat oleh bupati/ wali kota, maka mereka punya hak mendapat CBP dan mengajukan saja ke bulog terdekat. Itukan sudah sistem nasional,” terangnya.

Apabila 100 ton habis, Khofifah mengatakan pemerintah daerah dapat mengajukan ke Pemprov Jatim untuk menggunakan jatah provinsi. “Masyarakat tidak boleh kelaparan,” tegasnya.

Khofifah mengharapkan pada seluruh kepala daerah agar terus melakukan upaya-upaya mitigasi baik menghadapi dampak el nino saat ini dan sekaligus mengantisipasi dampak la nina yang akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan rakor ini untuk membantu Jawa Timur yang terdampak besar kekeringan ekstrem yang diakibatkan oleh musim kemarau el nino.

Dalam beberapa bulan, tercatat sudah ada 21 kabupaten/ kota yang mengalami kekeringan ekstrem. “Jatim menghadapi el nino kekeringan ekstrem. Di Jatim 21 kabupaten/ kota menderita kekeringan dan banyak hari tanpa hujan di atas dua minggu, sehingga banyak kekurangan air,” urainya. (pkp/ari)

Sumber: