Menkumham Tunjuk Kadiv Imigrasi Jatim Sebagai Kakanwil Maluku

SURABAYA, MEMORANDUM - Rotasi 120 Jabatan Pimpinan Tinggi berdasarkan SK Nomor M.HH-28.KP.03.03 tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Gedung Graha Pengayoman, Jakarta Selatan, oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, masih menjadi perbincangan hangat.

Di Jawa Timur, beberapa pejabat telah keluar dan menduduki posisi baru yang sangat menonjol. Beberapa di antaranya hanya mengalami pergeseran dari jabatan tetap namun tetap di tempat yang sama.

Namun, hal ini tidak berlaku bagi Hendro Tri Prasetyo, Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim.

Pria kelahiran Surabaya, 24 November 1966 ini, kini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku.

Prestasi Hendro Tri Prasetyo selama karirnya yang luar biasa mencakup penghargaan-penghargaan berikut:

1. SATYA LENCANA KARYA SATYA XXX (EMAS) Tahun 2021
2. SATYA LENCANA KARYA SATYA XXX (EMAS) Tahun 2022
3. SATYA LENCANA KARYA SATYA XX (PERAK) Tahun 2011

BACA JUGA:Profil Romi Yudianto, Kakanwil Kemenkumham Bali Terbaru: Sepak Terjang dan Pengalaman

BACA JUGA:Siapa Heni Yuwono yang Saat Ini Menjabat Kakanwil Kemenkumham Jatim

Berikut adalah riwayat pekerjaannya:

1. Pejabat Teknis Imigrasi Kanim Soekarno Hatta (1991)
2. Kepala Subsi Komunikasi Kanim Klas II Nunukan (1998)
3. Kasubsi Perizinan Keimigrasian Kanim Klas I Palembang (2003)
4. Kepala Subbag Tata Usaha Kanim Klas II Muara Enim (2005)
5. Kepala Seksi Unit A Kanim Klas I Surabaya (2005)
6. Kepala Seksi Operasi Intelijen Wilayah Dirjenim (2012)
7. Kepala Kanim Klas II Sibolga (2012)
8. Kepala Bagian Program dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi (2015)
9. Kepala Subdirektorat Izin Tinggal Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian Direktorat Izin Tinggal (2017)
10. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan (2018)
11. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur (2020)
12. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur (2022). (*)

Sumber: