Bahas Pj Gubernur Jatim, DPRD Temui Kemendagri

Surabaya, Memorandum - DPRD Jatim berencana konsultasi ke Kemendagri terkait proses pengusulan Penjabat (Pj) Gubernur Jatim, Rabu, 20 September 2023.

 

Sebagaimana ketentuan, dalam proses pengisian Pj Gubernur, DPRD nantinya memang berhak mengusulkan tiga nama.

 

Anggota Komisi A DPRD Jatim Ubaidillah mengatakan, belum ada pembahasan resmi mengenai usulan Penjabat (Pj) Gubernur.

 

Politisi PKB berharap agar proses pengisian Pj Gubernur tidak menimbulkan gesekan dan kegaduhan. Apalagi tahun 2024 merupakan tahun politik. Situasi kondusif sangat dibutuhkan untuk memastikan jalannya pemerintahan.

 

"Sehingga, pilihan terbaik menurut kami, kalau bisa Pj Gubernur diambilkan dari birokrasi yang ada di Jatim. Agar lebih paham terhadap local wisdom dan sebagainya," terang politisi muda tersebut.

 

Dalam waktu dekat, DPRD Jatim ke Dirjen Otonomi Daerah di Kemendagri.

 

Politisi yang akrab disapa Ubaid menyebutkan, jabatan Gubernur dan Wagub Jatim bakal selesai pada akhir Desember 2023. Sebagaimana regulasi, proses pengisian Pj Gubernur bisa berasal dari DPRD, serta Kemendagri yang masing-masing maksimal tiga orang. Pengangkatan Pj Gubernur nantinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

 

Dalam pertemuan dengan Kemendagri mendatang, Komisi A membidangi pemerintahan dan hukum diantaranya bakal bertanya kapan proses pembahasan pengusulan bisa dilakukan. Sebab, hingga saat ini belum ada surat pemberitahuan dari Kemendagri sebagai acuan nantinya.

 

Politisi PKB itu pun menegaskan posisi Pj penting lantaran akan memimpin Jawa Timur hingga ada Gubernur definitif hasil Pilkada 2024. Lantaran itu, Ubaid pun berharap agar pemerintah pusat dalam menunjuk Pj Gubernur Jatim bisa diputuskan dengan arif dan bijaksana.

 

Menurut Ubaid, setidaknya terdapat dua faktor penting untuk diperhatikan untuk menentukan Pj Gubernur. Pertama, orang yang paham betul dengan birokrasi pemerintahan Jatim. Apalagi, Jatim merupakan daerah dengan wilayah yang luas.

"Penting agar tahu seluk beluk birokrasi sehingga pengambilan keputusan terhadap kesejahteraan rakyat itu bisa lebih cepat. Makanya, akan lebih elok jika diambil dari birokrasi yang ada di Jatim," ungkapnya.  (day/fer)

Sumber: