Toplegal.id, Inovasi Hukum Membuka Jalan Menuju Kesadaran Hukum Digital di Indonesia

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang: UU Penanaman Modal dan UU Cipta Kerja memiliki beberapa pasal yang berhubungan dengan sektor teknologi dan Pasal-pasal ini mencakup kemudahan berusaha, perizinan, dan investasi dalam sektor teknologi, termasuk legal startup. Dengan demikian, legal startup yang beroperasi di Indonesia diharapkan dapat mengikuti prosedur perizinan dan regulasi yang berlaku.

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi: Legal startup harus memenuhi ketentuan perlindungan data UU Perlindungan Data Pribadi bertujuan untuk melindungi data pribadi pengguna yang disimpan atau diolah legal startup. Dengan perlindungan data pribadi akan menjamin pengguna legal startup terhindar dari ancaman kejahatan dunia maya.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: PP ini menjadi peraturan pelaksana dari UU Penanaman Modal dan UU Cipta Dalam PP ini mengatur secara teknis mengenai kemudahan berusaha perizinan, dan persyaratan perizinan secara terperinci.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Badan Hukum Koperasi dan Penyelenggaraan Pendaftaran Badan Hukum (PMK 17/2018): Legal startup yang berbentuk badan hukum koperasi harus mendaftarkan diri sesuai ketentuan PMK 17/2018. Pendaftaran badan hukum ini memastikan bahwa legal startup beroperasi secara sah dan diakui oleh pemerintah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Jika legal startup menawarkan layanan atau produk yang terkait dengan sektor keuangan, seperti legal crowdfunding atau asuransi hukum, mereka perlu mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh Regulasi ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan menjaga stabilitas sektor keuangan seperti tertera pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.

Sertifikasi Profesi: Jika legal startup menyediakan layanan hukum, para profesional hukum yang terlibat dalam platform tersebut harus memiliki sertifikasi profesi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, seperti Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) untuk pengacara dan berbagai profesi lainnya yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata dan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisataan.

Transparansi dan Syarat Layanan: Legal startup harus menyediakan informasi yang jelas dan transparan kepada pengguna mengenai layanan yang disediakan, biaya yang dikenakan, syarat dan ketentuan penggunaan, serta hak dan kewajiban.

Tanggung Jawab Hukum: Legal startup harus menjelaskan secara tegas mengenai tanggung jawab hukum mereka terhadap layanan yang Hal ini mencakup batasan tanggung jawab, jika ada, serta cara penyelesaian sengketa jika terjadi ketidakpuasan pengguna terhadap layanan.

 

Dengan mematuhi aturan-aturan di atas, legal startup, termasuk Toplegal.id, memberikan jaminan legalitas dan keamanan bagi masyarakat dalam menggunakan layanan mereka.

 

Selain itu Toplegal.id juga sudah berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang bernama PT TOP Legal Group. Oleh karena itu, masyarakat dapat memiliki keyakinan bahwa legal startup tersebut beroperasi secara sah, mengikuti regulasi yang berlaku, dan melindungi hak dan kepentingan pengguna dengan baik. Selain itu, peraturan-peraturan tersebut juga mendorong legal startup untuk beroperasi dengan etika yang tinggi dan transparansi, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir tentang legalitas dari layanan yang mereka gunakan.

 

Hubungi Toplegal.id untuk Bantuan Hukum dan Legalitas Bisnis Anda

 

Sumber: