Disambati Warga Bulak Soal Banjir, DPRD Dorong Program Mitigasi

Surabaya, memorandum.co.id - DPRD Kota Surabaya kembali menggelar reses di daerah pemilihannya masing-masing. Ini merupakan masa reses tahun keempat masa persidangan kesatu tahun anggaran 2022. Sejumlah anggota dewan lantas gerak cepat jemput bola menjaring aspirasi warga metropolis. Salah satunya anggota DPRD Surabaya, Abdul Ghoni Muhklas Ni'am. Dia menggelar reses di RT 4/RW 3, Kelurahan/Kecamatan Bulak. Dalam kegiatan resesnya, politisi PDI Perjuangan tersebut mendapat keluhan masalah banjir yang sering terjadi di wilayah Bulak. Selain itu, juga terkait penanganan banjir yang belum maksimal. Zainul, salah satu warga setempat menuturkan bahwa masyarakat sangat berharap adanya pembangunan infrastruktur di daerah Bulak. Sebab, pada saat musim hujan selalu menjadi langganan banjir. "Bahkan yang bikin miris, banjir pernah sampai batas dengkul orang dewasa," ucap Zainul, Kamis (13/10). Menyikapi hal itu, Abdul Ghoni Muhklas Ni'am yang juga anggota Komisi C ini menyebut, penanganan banjir memerlukan anggaran yang relatif besar. Karena itu, perlu dilakukan upaya secara serius dengan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat dan pihak swasta. “Mitigasi banjir memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dan terintegrasi,” ucapnya. Ghoni menerangkan, mitigasi banjir dapat dilakukan dengan sejumlah cara, salah satunya dengan pembangunan infrastruktur. Seperti, revitalisasi selokan maupun sungai, lalu upaya penerapan early warning system, dan pengembangan soft skill masyarakat dalam menghadapi ancaman banjir. Menurut telaahnya, pemerintah perlu menjalankan program edukasi secara sistemik sampai kepada aparat di tingkat terkecil yakni, RT/RW. “Harus diberi pemahaman sampai kepada RT bahwa ketika terjadi hujan ekstrem itu bisa menyebabkan banjir. Artinya pada kondisi hujan deras jangan sampai tertidur pulas, masyarakat harus waspada,” tegas Ghoni. Edukasi semacam ini, lanjutnya, memang memerlukan upaya yang besar, namun bisa jadi cukup efektif. Salah satunya, menjadi bagian dari muatan lokal pendidikan usia dini di sekolah dan bahkan bagian dari budaya masyarakat. Seperti, tradisi bersih desa atau kerja bakti yang harus dilakukan secara periodik dan simultan. "Semua ini tidak terlepas dari upaya kolektif masyarakat untuk bersama-sama mencegah bencana, melalui komunikasi dan upaya saling mengingatkan dari perangkat kelurahan hingga masyarakat," jelasnya. “Ini kadang kita abai karena bencana hanya sesaat, di antara 365 hari dalam setahun hujannya hanya beberapa hari. Tapi edukasi benar-benar dibutuhkan, dan ini harus dilakukan secara kolektif oleh kelompok masyarakat, tidak bisa masing-masing individu,” sambung politisi muda ini. (bin)

Sumber: