Kapolres Mojokerto Dampingi Tim Supervisi Itwasda Polda Jatim
![Kapolres Mojokerto Dampingi Tim Supervisi Itwasda Polda Jatim](https://memorandum.disway.id/uploads/res-moker-2.jpg)
Mojokerto, Memorandum.co.id - Polres Mojokerto menerima kunjungan Tim Itwasda Polda Jatim dalam rangka audit kinerja tahap II T.A. 2022 aspek pelaksanaan dan pengendalian kepada anggota Polres Mojokerto di Aula Polres Mojokerto, Rabu (28/09). Kapolres Mojokerto, AKBP Apip Ginanjar bersama Pejabat Utama Polres Mojokerto menyambut langsung kedatangan Tim Supervisi yang dipimpin oleh AKBP Irfan Susanto, bersama anggota tim, yakni Kompol Nurullaili, Kompol Guntoro, Kompol Susiyanto,Kompol Bambang Eko Sujarwo, dan anggota perwakilan auditor BPKP Provinsi Jatim. Dalam kesempatan ini, Kapolres Mojokerto mengucapkan terima kasih dan selamat datang atas kunjungan Tim Itwasda Polda Jatim di Polres Mojokerto. "Mohon petunjuk dan arahan dalam monitoring, analisa dan evaluasi fungsi pengawasan terhadap anggaran dan kinerja kita," kata AKBP Apip. Dalam arahannya, Ketua Tim Supervisi mengatakan, bahwa pelaksanaan audit kinerja ini bukan semata-mata untuk mencari kesalahan. Namun tim audit ini merupakan sebagai konsultan dalam memberi masukan dan solusi ke arah yang lebih baik dalam rangka perbaikan. "Audit kinerja ini menjadi evaluasi dan masukan untuk memperbaiki apa yang menjadi temuan, sehingga ke depan dapat bekerja lebih baik dan profesional," ujar AKBP Irfan. Seperti yang diketahui, audit kinerja merupakan kegiatan rutin yang merupakan bagian dari upaya untuk membantu satuan kerja (satker) dan satuan wilayah (satwil) dalam mencegah dan menghindari terjadinya penyimpangan pelaksanaan tugas Kepolisian serta akuntabilitas penggunaan anggaran berbasis kinerja. Lebih lanjut, audit kinerja juga merupakan upaya strategis sebagai salah satu fungsi kontrol dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi agar lebih peka terhadap dinamika perkembangan lingkungan kerja untuk menemukan, mengenali dan mengidentifikasi secara dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan keuangan negara khususnya di Polda Jatim.(no)
Sumber: