Pakar: Komunikasi Elit Jatim dan Pusat Belum Tuntas soal Sekdaprov Jatim

Surabaya, memorandum.co.id - Pakar Sosiologi Politik Unesa, Dr Agus Machfud Fauzi menyampaikan, belum dipublisnya nama sekdaprov Jatim ini, ada dua kemungkinan. Pertama karena, belum selesainya antara elit  Pemprov Jatim dengan elit di Jakarta. Kedua, karena adanya kehati-hatian Gubernur Khofifah untuk mengambil keputusan terbaik siapa yang dianggap layak duduk sebagai Sekdaprov Jatim. "Ada dua kemungkinan itu, sehingga nama sekdaprov agak terhambat dipublish," tegas Agus Machfud Fauzi. Disisi lain, lanjut Agus Mahfud adanya kecurigaan ini sehingga muncul kesan, proses seleksi Sekdaprov Jatim terhambat. "Atau kemungkinan sudah ada nama. Tapi publiknya menunggu momentum. Hal ini, pasti menganggu proses perjalan proses Sekdaprov Jatim," terang Agus Machfud. Terkait munculnya, pejabat eksternal (staf ahli Kemendagri), menurut Agus Mahfud, sebagai semangat agar pejabat internal Pemprov Jatim yang maju tidak terkesan memunculkan asal ibu senang. "Ini menjadi kompetitor, bahwa Jawa Timur juga memiliki ASN yang berkualitas dan layak duduk di Sekdaprov," tutup mantan komisionerl.KPU Jatim. Sementara itu, kinerja assessment Tim Penilai Akhir ( TPA ) untuk jabatan Sekdaprov Jatim definitif dinilai lamban. Hingga hari ini, belum juga menyebutkan siapa dari tiga nama yang akan di tempatkan pada jabatan strategis tersebut. Tiga nama usulan pansel ke TPA adalah Adhi Karyono (staf ahli Kemensos RI), Nurkholis (kepala ESDM Jatim), dan Jumadi (kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur). Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim, Heru mengkritik lambannya penentuan Sekdaprov definitif.Jawa Timur . Ia menyebutkan ketiga calon nama sekdaprov Jatim,hasil assesment dari pansel sudah dikirim ke Tim Penilai Akhir ( TPA ) Pusat. Sayang sampai sekarang belum ada hasil akhir. Ia menduga banyak pertarungan untuk membawa kepentingan siapa yang akan dipasang sebagai Sekdaprov Jatim. Karena sampai saat ini, belum ada kejelasan kursi sekdaprov bakal.di isi pejabat seperti apa ? Apakah memasang pejabat internal Pemprov Jatim untuk menjaga kondusifitas di ASN lingkungan Pemprov Jatim. Ataukah tetap memaksakan pejabat eksternal (luar) Pemprov Jatim. (day)

Sumber: