Jelang Kenaikan Kelas, Komisi D Harap PTM 100 Persen Tak Ditunda

Surabaya, memorandum.co.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen. Upaya ini mendapat dukungan dari legislatif. Menurut Hari Santosa, anggota Komisi D DPRD Surabaya, rencana itu tak perlu menunggu waktu yang lama untuk direalisasikan. Manakala seluruh persyaratan telah terpenuhi, sebaiknya segera dilakukan. “Terlebih saat ini siswa akan menghadapi unas dan kenaikan kelas, jadi PTM 100 persen penting untuk segera digelar. Meskipun hasil unas dan kenaikan kelas tidak lagi menjadi tolok ukur kelulusan siswa, namun PTM akan membuat kepercayaan diri siswa meningkat,” ujarnya, Jumat (18/3/2022). Politisi NasDem ini mengatakan, dinas pendidikan (dispendik) telah melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan (dinkes) soal vaksinasi para siswa. Bahkan terus dikebut dan dimaksimalkan. Sejauh ini, juga belum ditemukan orang tua murid yang merasa keberatan. Sehingga PTM 100 persen dinilainya tak perlu ditunda lagi. Selanjutnya, Hari juga menyoroti penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang akan dibuka dalam waktu dekat. Untuk itu, dia mendorong Dispendik Surabaya sesegera mungkin membuka PTM 100 persen. Menurutnya, jika PTM 100 persen sudah digelar, akan baik bagi kepercayaan diri calon siswa baru, termasuk orang tua siswa. “Jadi menurut saya segera lakukan dilakukan saja PTM 100 persen, apalagi ke depan kan Pemkot Surabaya akan mengcover biaya sekolah setingkat SMA. Tentu ini akan meningkatkan kepercayaan murid untuk meneruskan jenjang sekolah selanjutnya di saat PTM 100 persen digelar,” tandasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Yusuf Masruh menerangkan, seiring ditetapkannya PPKM Level 2 di Kota Surabaya, maka mulai Senin (14/3/2022), PTM SD-SMP diterapkan 50 persen bergantian tanpa sesi. Sedangkan sisanya, mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring. "Sambil terus kita lakukan evaluasi. Mudah-mudahan level PPKM di Surabaya terus turun ke Level 1 dan bisa menuju ke PTM 100 persen," kata Yusuf. Yusuf menyebut, apabila nanti PTM diterapkan 100 persen, maka di awal pola yang dijalankan tetap menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Sebab, setiap sekolah memiliki ruangan kelas dengan kapasitas yang berbeda-beda. "Kita acuannya tetap pada SKB 4 Menteri dan PPKM Inmendagri. Kalau sudah level 1, kalau memungkinkan 100 persen pakai shift, kita akan lakukan. Karena kondisi sekolah itu variatif, ada yang luasan kelas lebar, ada yang kecil," ungkapnya. (bin)

Sumber: