Pasien DBD Meningkat, Pimpinan DPRD Surabaya Imbau Masyarakat Waspada

  Surabaya, memorandum.co.id – Memasuki musim hujan, tingkat ancaman penyakit demam berdarah dengue (DBD) meningkat. Saat ini, di RSUD dr Soewandhie sudah ada 14 pasien yang rawat inap. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti, lantas mengimbau kepada masyarakat agar waspada, mengingat DBD mudah menular. “Saya mendapatkan informasi, saat ini banyak warga yang terkena DBD. Dan memang betul, ternyata ketika saya ke RSUD dr Soewandhie, salah satu pasien terbanyak yang dirawat inap adalah penderita DBD, jumlahnya 14 pasien," jelasnya, Rabu (19/1/2022). Sebelumnya, Reni dilapori warga perihal kondisi keterisian bed rumah sakit untuk pasien demam berdarah dengue (DBD) di RSUD dr Soewandhie yang penuh. Sehingga politisi PKS ini menjelaskan, bila ditemukan kondisi ruang rawat inap untuk penderita DBD penuh, maka pasien untuk sementara akan mendapatkan penanganan rawat di UGD terlebih dahulu. “Atau bisa juga dirujuk ke RS lain, sebagaimana warga yang kemarin mengadu ke saya, karena penuh lalu akhirnya pindah ke RS Bhakti Dharma Husada dan tanpa dikenakan biaya sebab memiliki kepesertaan BPJS yang dibiayai oleh Pemkot,” terang tokoh perempuan alumni ITS ini. Reni menuturkan, pada prinsipnya RSUD dr Soewandhie sudah memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Jika penuh, pihak rumah sakit akan membantu warga agar mendapat tempat di RS lain yang menerima kepesertaan BPJS. Banyaknya pasien DBD ini pun lantas membuat politisi PKS itu turut mengimbau warga agar senantiasa lebih menjaga kebersihan lingkungan demi mencegah dan terhindar dari penyakit DBD. Reni juga mengucapkan terima kasih kepada kader kesehatan bumantik, yang tidak lelah terus membantu perkuat lingkungan warga agar terhindar dari DBD. “Dengan menjaga kesehatan dan lingkungan sekitar, semoga angka pasien DBD, baik di RS Soewandhie maupun faskes lainnya di Surabaya tidak terus bertambah. Dan pasien yang ada mendapatkan pelayanan yang baik agar bisa segera sembuh,” harapnya. Adapun terkait pelayanan kesehatan di Surabaya, Reni mengatakan bahwa Surabaya sudah memiliki perda upaya kesehatan masyarakat dan juga kebijakan anggaran kesehatan di atas 10% yang menjadi batas minimal di UU Kesehatan. "Saya akan terus mendorong upaya perbaikan layanan di RS ini dan seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya, pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau adalah harapan warga yang semestinya kita wujudkan di Surabaya. Saat ini dengan adanya UHC di mana BPJS premi pakai APBD, warga pun bisa terlayani dengan gratis," tuntas Reni. (bin)

Sumber: