Dewan Jatim Antisipasi Problem dan Sengketa Pemilu 2024

Surabaya, Memorandum.co.id - Meski pelaksanaan pemilu 2024 masih jauh digelar, namun menjadi wacana menarik Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dengan menggelar Forum Komunikasi (Forkom) Nasional Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024. Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Hadi Dediyansah menyebutkan, forum digelar sebagai upaya mencegah dan memitigasi problem dan sengketa pelaksanaan Pemilu 2024. "Pengawasan melibatkan seluruh elemen masyarakat ikut andil bagian pada penyelenggaran pemilu," tegas Hadi Dediyansah ditemui di sela kegiatan seminar di ruang sidang paripurna Gedung DPRD Jatim, Selasa (14/12). Hadi Dediyansah menyebutkan, sejak awal tahun 2021, DPRD Jatim sudah menyiapkan konsep terkait proses pelaksanaan pengawasan partisipatif. "Tidak hanya di hari pemungutan suara, baik proses, tahap demi tahap penyelenggaraan Pilkada ini, masyarakat juga harus ambil bagian," kata Hadi Dediyansah. Politisi yang akrab disapa Cak Dedi ini mencontohkan, proses pemutakhiran data pemilih. Ia meminta masyarakat sadar pentingnya nama-nama yang sudah memenuhi syarat agar segera didaftarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sehingga saat hari H, pemilih tidak mengalami kesulitan ketika memberikan hak suaranya. "Kita sedang mematangkan fungsi koordinasi dengan kawan-kawan kabupaten/kota se Jatim untuk memitigasi sejak awal potensi persoalan yang ada dengan beberapa indikator yang bisa kita jadikan acuan," katanya. Menurut Cak Dedi, pemetaan atau mitigasi potensi persoalan tersebut dilakukan agar pengawasan yang dilakukan nantinya kepada suatu daerah lebih komprehensif. Misalnya, di Kabupaten Sumenep, ada sekitar 7 kecamatan yang susah diakses. Bahkan, pada proses pembentukan jajaran pengawas Ad Hoc di tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan itu juga tidak mudah mencari orang. Sepanjang tahun 2021, Komisi A DPRD Jatim memastikan bakal terus mematangkan koordinasi maupun pemetaan mitigasi persoalan di masing-masing kabupaten/kota se Jawa Timur. "Pemetaan kita tentu mengambil satu, sejarah penyelenggaran Pilkada pada masa sebelumnya. Misal di Kabupaten Mojokerto pernah ada insiden kantor KPU dibakar, itu juga menjadi pertimbangan kita untuk menentukan daerah ini mendapat atensi atau tidak," katanya. (day)

Sumber: