Persoalan Data Penerima Bansos Jadi Penyakit Menahun di Trenggalek

Trenggalek, Memorandum.co.id - Mengikuti rapat koordinasi terkait Bantuan Sosial Pangan (BSP) di Gedung Bawarasa, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara melihat data penerima bansos memang perlu ada perbaikan. "Hari ini kita tadi rakor tentang bantuan sosial pangan," ungkap Wabup Syah Natanegara usai menggelar rapat koordinasi, Kamis (30/9/2021). Ditambahkan olehnya pada perinsipnya sudah berjalan baik, tapi di beberapa sisi memang masih perlu ada perbaikan. Terutama di persoalan data. Perbaikan data DTKS yang menjadi acuan menentukan penerima bantuan pemerintah yang dilakukan oleh desa dan diusulkan kepada pemerintah kembali mentah. Pasalnya, yang menerima bantuan tetap data lama yang di dalamnya masih ada yang mampu atau orang yang sudah meninggal. Tentunya hal ini dikeluhkan oleh masyarakat di bawah. "Bahkan desa mulai enggan melakukan pemutakhiran data karena data yang diperbaiki kembali tidak terpakai," ucapnya. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi seputar penyaluran BSP itu dibahas Wakil Bupati Trenggalek melalui rapat koordinasi dengan semua stakeholder terkait. Harapannya ada solusi dan jalan penyelesaian yang terbaik. "Ini kira-kira menjadi penyakit menahun di seluruh Indonesia. Data yang sudah kita ajukan mulai dari desa ke kabupaten. Ketika sudah sampai di Kementerian, kemudian data itu belum juga terupdate," imbuhnya. "Ini juga memberikan kekecewaan bagi masyarakat sebagai penerima. Mereka punya hak menerima namun tidak bisa menerima atau harus tertunda menerimanya," sambungnya. Pernyataan Wakil Bupati Trenggalek ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Sosial PPPA, Kabupten Trenggalek, Ratna Sulistyowati. Lagi-lagi, persoalan data penerima. Desa sudah usulkan pemutakhiran data. Namun turunnya masih itu-itu saja. "Bahkan daftar penerima BSP, Dinas Sosial tidak mendapatkan turunannya, Dinsos justru mendapatkan daftar penerima bantuan dari bank penyalur," tutupnya.(ret/ag)

Sumber: