Darurat, Level 4, Terus Apa Lagi?

Sejak 25 Juli 2021 PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) berubah nama. Sebelumnya PPKM darurat kini menjadi PPKM level 4. Ini pun berlaku khusus wilayah Jawa dan Bali. Level 4 ini bukan pembatasan gerak masyarakat yang pertama. Sejak virus corona menyerang Indonesia, sudah ada penanganan wabah memakai berbagai istilah seperti PSBB (pembatasan sosial berskala besar), PPKM, PPKM mikro, dan PPKM darurat. Tegasnya, pemerintah Indonesia (negara kita) terlihat tidak main-main dalam upaya mengatasi pencegahan penularan virus yang mematikan ini. Tanpa peduli kritikan maupun cemoohan berbagai kalangan, pemerintah tetap tegas dan tegar melakukan upaya-upaya penyelamatan warga. Gereget pemerintah di bawah komando Presiden Joko Widodo tampak tak lekang dan tak pupus harapan terus berusaha menyelesaikan pandemi ini. Berbagai upaya dilakukan yang puncaknya melakukan vaksinasi massal agar terbentuk herd immunity (kekebalan komunal). Aparat keamanan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan kepolisian pun terlibat aktif membantu pemerintah menyelesaikan persoalan ini. Kedua institusi sangat serius memback-up upaya pencegahan dan penularan virus yang asal muasalnya dari negara China, tepatnya Provinsi Wuhan. Jelas ini penting untuk dijadikan catatan sejarah. Gak kebayang kalau aparat keamanan negeri ini diam dan cuek alias tak terlibat langsung, seperti apa negeri ini jadinya. Itulah alasan penting keberadaan aparat sebagai pilar penanganan pandemi. Juga yang tak kalah penting catatan sisi pendanaan. Sudah triliunan rupiah dikucurkan pemerintah untuk menghentikan “serangan” virus yang suka tak suka terbukti meneror kehidupan warga. Tapi nggak habis pikir kok korban terus berjatuhan. Rakyat Indonesia tetap berguguran dan wafat akibat penyakit menular ini. Bahkan yang positif terserang virus corona terus bertambah? Lantas apa penanganan wabah ini ada yang salah? Tak hanya itu, berbagai pertanyaan tambahan juga muncul; apa penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah sukses? Atau, sejujurnya pemerintah tak memiliki konsep jitu hingga harus mengganti-ganti nama dalam menangani pandemi ini? Dan mau sampai kapan PPKM ini diperpanjang? Selagi mencari jawaban, tak salah kalau ada anggapan bahwa Covid-19 telah membelah pandangan warga. Ada yang menilai pemerintah berhasil menangani pandemi meski ada yang menilai gagal. Semua bergantung dari pemikiran masing-masing. Yang jelas, warga atau rakyat Indonesia khususnya Jawa dan Bali kini harus terus berdiam diri di rumah dan tetap menjalankan protokol kesehatan sampai-sampai ada banyak ayah yang tak berani menikahkan si buah hati. Ada fakta, yang berani tapi di tengah menggelar pernikahan si buah hati dibubarkan oleh aparat keamanan. Miris.(*)    

Sumber: