DPRD Surabaya Sarankan Sekolah Jadi RS Darurat Covid-19 Seizin RT/RW

Surabaya, memorandum.co.id - Anggota Komisi A DPRD Surabaya M Machmud menyarankan, kebijakan Pemkot Surabaya menyulap sekolah menjadi RS Darurat Covid-19 sebaiknya disertai persetujuan dari warga sekitar. "Harus mempertimbangkan aspek lingkungan. Karena sekolah ini banyak yang berada di pemukiman warga. Jadi harus izin RT dan RW setempat, setuju tidak sekolah tersebut menjadi penampungan pasien Covid-19," tegas Machmud, Kamis (22/7/2021). Sehingga lanjut dia, tidak sampai muncul pertentangan dari warga. Seperti yang terjadi di RW 15, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes. "RW 15 Manukan Kulon itu RT dan RW-nya tidak diberitahu kalau salah satu sekolah yang ada di sana akan disulap menjadi tempat isolasi. Ternyata warga banyak yang tidak setuju," bebernya. "Mereka baru sadar ketika sekolah tersebut ruangan kelasnya mulai dikosongkan. Akibatnya, warga terpaksa menutup akses jalan menuju ke sana," imbuh dia. Menanggapi hal tersebut, Machmud tak bisa menyalahkan keputusan warga Manukan Kulon yang tak setuju. Mengingat  Covid-19 merupakan penyakit menular. "Warga tentu was-was dan khawatir. Covid-19 ini kan menular. Apalagi jika berdiri di pemukiman padat penduduk. Karenanya ketika Wali Kota memutuskan hal itu, jangan berhenti di camat atau lurah saja, tapi warga juga harus dilibatkan," paparnya. Di samping itu, politisi dari Fraksi Demokrat-Nasdem ini berharap manakala pemkot mengeluarkan suatu kebijakan, harus dipikirkan secara matang dan tidak grusa-grusu. "Kami semua tahu, Surabaya saat ini genting, namun kebijakan harus disertai kajian. Seperti misalnya kebijakan puskesmas, yang tiba-tiba diputuskan pusat beroperasi 24 jam. Padahal SDM minim," tandasnya. "Akibatnya tidak hanya nakes yang kewalahan tapi LPMK dan kelurahan setempat ikut kesusahan karena harus memikirkan bagaimana caranya puskesmas bisa beroperasi 24 jam," lanjut Machmud. Ke depan Machmud berharap, mengentasan persoalan Covid-19 ini Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tidak panik. Segala kebijakan yang digulirkan harus disertai kesiapan. "Di awal sebelum memutuskan itu harus dilihat dulu kesiapannya sejauh mana. Memang membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama, namun ke depan tidak akan timbul masalah di belakang," pungkasnya. (mg3)

Sumber: