PDIP Jatim : Tidak ada KTA Atas Nama Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat

Surabaya, Memorandum.co.id - Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat yang tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, bukan kader dari PDI Perjuangan. Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua DPD PDIP Jatim Deni Wicaksono saat dikonfirmasi memorandum.co.id. Senin (10/5/2021). "Waktu itu kita baca beritanya yang sangat luas di media bahwa Pak Novi masuk kepengurusan PKB Jatim. Oh ya sudahlah, itu pilihan politik beliau, meskipun pada waktu Pilkada Nganjuk 2018, Pak Novi diusung bersama oleh PKB, PDI Perjuangan, dan Hanura. Tapi kalau memang Pak Novi memilih PKB dan itu sudah diumumkan resmi oleh Sekretaris PKB Jatim Bu Anik Maslachah, ya monggo,” ujar Deni Wicaksono, Senin (10/5/2021). Deni mengatakan, PDIP tidak pernah berebut kader dan tidak pernah mengklaim kader. Pada Pilkada Nganjuk 2018, Novi yang berlatar belakang pengusaha berpasangan dengan Marhaen Djumadi sebagai calon wakil bupati. Marhaen adalah kader PDI Perjuangan, dan kini menjabat sebagai wakil ketua DPD PDIP Jatim. "PDI Perjuangan tidak pernah menyatakan Pak Novi sebagai kader. Kan PKB sudah mengumumkan sejak Januari 2021 bahwa Pak Novi adalah wakil ketua DPW PKB Jatim. Ketika partai lain sudah memasukkan seseorang itu sebagai pengurus, ya tentu tidak mungkin masuk ke PDI Perjuangan," ujarnya. Deni juga meminta publik untuk mengecek di laman Wikipedia tentang profil Novi, di mana jelas disebutkan bahwa Novi adalah pengurus DPW PKB Jatim. "Sudah beredar luas di berita, diumumkan oleh sekretaris DPW PKB Jatim sendiri seusai Muswil PKB Januari 2021, dan bahkan sudah ada di Wikipedia. Sekarang giliran Pak Novi sedang ada masalah, kok tidak diakui. Jejak digital tidak bisa bohong," ujar Deni. "Tidak ada KTA atas nama Novi. Yang jadi kader dan pengurus PDI Perjuangan itu Pak Marhaen Djumadi, wakil bupati Nganjuk," tegasnya. Sebelumnya, Sekretaris DPW PKB Jawa Timur, Hj Anik Maslacha membantah jika Bupati Nganjuk Novi merupakan pengurus PKB. "NRH (Novi Rahman Hidayat) memang pernah mengharap masuk dalam kepengurusan DPW PKB. Tetapi tidak diakomodir,” terang Anik Maslacha pada Memorandum, Senin (10/5/2021). Anik Maslacha melanjutkan, yang bersangkutan merupakan kader partai politik lain. "Kita menghargai pilihannya sebagai kader PDIP. Karenanya dia bukan kader PKB," ujar politisi asal Sidoarjo ini. Ia tidak membantah, saat rekrutmen kepengurusan di dewan pengurus wilayah, nama bupati Nganjuk sempat diberitakan sebagai calon pengurus. "Namun setelah kita tracing, dia adalah kader PDI, maka usulanya kita coret. Sehingga tidak masuk dalam kepenguruasan PKB," tegas Wakil Ketua DPRD Jatim ini. (day)

Sumber: