Beri Catatan SE Wali Kota Terkait Salat Idulfitri di Rumah, Reni Astuti: Peta Zona PPKM Mikro Bisa Jadi Pertim
![Beri Catatan SE Wali Kota Terkait Salat Idulfitri di Rumah, Reni Astuti: Peta Zona PPKM Mikro Bisa Jadi Pertim](https://memorandum.disway.id/assets/default.png)
Surabaya, memorandum.co.id - Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti bertanya-tanya terkait Surat Edaran (SE) Wali Kota yang mengimbau agar masyarakat melaksanakan salat idulfitri di rumah masing-masing. Menurutnya, saat ini dinamika kehidupan mulai kembali normal. Aktivitas warga dinilainya sudah hampir normal. Mal dan perbelanjaan baik modern maupun tradisional mulai ramai. Bahkan, Ramadan tahun ini dapat menggelar salat Tarawih. Untuk itu, pihaknya menyarankan kepada Pemkot Surabaya agar mempertimbangkan kembali imbauan larangan salat di masjid. Terkait SE Kemenag, Reni mendorong agar pemkot kembali mengkonsultasikan itu ke pusat menggunakan skala kampung. Bahwa ditinjau berdasarkan peta zona PPKM Mikro, hampir tidak ada yang zona merah maupun zona oranye. "Oleh karena itu, pemkot bisa menyikapi SE Kemenag itu berdasarkan kinerja PPKM Mikro yang selama ini sudah diterapkan. Karena dari hasil yang terlihat, penanganan Covid-19 sangat optimal, vaksinasi juga sudah merata. Bahkan RT-RT di Surabaya relatif tidak ada yang zona merah dan zona oranye," ulas legislator dari Fraksi PKS ini, Minggu (9/5/2021). Sehingga, lanjut Reni, bagi kampung-kampung di Surabaya yang skala zona tidak merah dan tidak oranye tetap diperbolehkan untuk menggelar salat Idulfitri. Supaya ini tidak menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat mengingat mal dan perbelanjaan sudah mulai ramai. "Namun tentu harus dibarengi dengan penerapan prokes yang ketat. Tapi selama ini masjid merupakan tempat yang paling mengedepankan prokes. Jadi saya harap demikian, sehingga kebutuhan spiritual ini bisa untuk meningkatkan imun dan iman para warga Surabaya," paparnya. Reni kembali menyampaikan agar pemkot segera mengkonsultasikan persoalan ini mengingat masih ada waktu. Sebab ditinjau dari parameter PPKM mikro, kampung-kampung di Surabaya mayoritas berada di zona aman. "Pemkot harus punya argumentasi untuk menyampaikan kondisi faktual yang ada di Surabaya. Sampaikan kepada Kemenag, sampaikan juga ke Gubernur Jatim, jadi tetap mengindahkan SE Menag. Masyarakat juga sangat berharap sehingga keputusan yang diambil tidak sepihak, tapi melibatkan juga tokoh-tokoh masyarakat," pungkas Reni. (mg-3/fer)
Sumber: